Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta tiga provinsi hasil pemekaran di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, untuk segera menggenjot realisasi pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
“Kalau belanja rendah, uang tidak berputar. Padahal, belanja pemerintah sangat penting untuk menggerakkan ekonomi daerah, termasuk mendorong sektor swasta agar ikut tumbuh,” ujar Mendagri dalam Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Data Kementerian Dalam Negeri per 4 Agustus 2025 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah di tiga provinsi tersebut masih bervariasi. Papua Tengah mencatat capaian tertinggi dengan 55,61 persen, diikuti Papua Selatan 42,19 persen, dan Papua Pegunungan 31,58 persen. Namun demikian, realisasi belanja masih tergolong rendah, bahkan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 38,52 persen. Tercatat, Papua Pegunungan membelanjakan 33,96 persen APBD-nya, disusul Papua Selatan 29,30 persen, dan Papua Tengah 28,33 persen.
Baca Juga Mendagri Minta Daerah dengan IPH Tinggi Segera Bertindak, Jangan Tunggu Inflasi Makin Dalam
Rendahnya realisasi belanja ini dinilai menjadi hambatan utama dalam upaya peningkatan konsumsi rumah tangga—komponen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Mendagri pun mengingatkan para kepala daerah agar mempercepat proses belanja dan eksekusi program pembangunan.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Penjabat Sekda Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep, serta jajaran bupati dari masing-masing provinsi. Rapat digelar secara khusus guna membahas sejumlah tantangan strategis yang dihadapi tiga provinsi tersebut.
Papua Selatan menjadi sorotan akibat inflasi tahunan tertinggi secara nasional, yaitu sebesar 5,45 persen per Juli 2025, jauh di atas inflasi nasional yang berada di angka 2,37 persen. Papua Pegunungan menyusul dengan inflasi 4,15 persen, dan Papua Tengah 2,89 persen.
Sementara itu, Papua Tengah menghadapi tantangan berat terkait pertumbuhan ekonomi. Provinsi ini sempat mencatat pertumbuhan ekonomi minus 25,53 persen pada triwulan I 2025, dan meski menunjukkan perbaikan di triwulan II menjadi -9,83 persen, angka tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Kita perlu tahu apa akar masalahnya dan segera tentukan langkah perbaikan. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi nasional terhambat karena daerah-daerah tertinggal tidak diperhatikan,” tegas Mendagri.
Selain itu, Mendagri juga mendorong diversifikasi pangan sebagai upaya jangka panjang menekan inflasi, khususnya di sektor pangan. Ia mengimbau agar daerah memanfaatkan potensi pangan lokal demi mengurangi ketergantungan pada komoditas seperti beras yang rentan fluktuasi harga.
“Dorong diversifikasi pangan dengan mengangkat potensi lokal. Ini bisa bantu stabilisasi harga dan sekaligus memberdayakan masyarakat,” pungkasnya.
Rapat ini diharapkan menjadi momentum awal bagi ketiga provinsi untuk mempercepat penanganan isu-isu krusial, mulai dari inflasi, rendahnya realisasi APBD, hingga pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi daerah dalam upaya membangun Papua yang lebih sejahtera dan berdaya saing. (Ki/Red).
