Nusawarta.id, Kotabaru — Desakan untuk mengusut keberadaan tambang ilegal di wilayah Kotabaru semakin menguat. Sejumlah organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kotabaru, Kamis (4/9/2025), menuntut aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin yang dinilai meresahkan warga.
Para peserta aksi menyuarakan keresahan atas tambang ilegal yang beroperasi tak jauh dari permukiman penduduk dan kawasan perkotaan. Mereka menilai aktivitas tambang tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan dan keselamatan warga.
“Tambang ilegal harus diusut tuntas oleh pihak berwenang. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah masuk pada kejahatan lingkungan yang brutal,” ujar Koordinator Lapangan aksi, Wahid Hasyim, dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kotabaru.
Baca Juga Dana Kompensasi Tambang Pulau Laut Tidak Jelas Penggunaannya, Puluhan Orang Demo DPRD Kotabaru
Menanggapi tuntutan massa, Ketua DPRD Kotabaru, Suwanti, menegaskan bahwa meski pengawasan langsung terhadap tambang bukan merupakan kewenangan DPRD, pihaknya mendukung penuh langkah penegakan hukum untuk menghentikan kegiatan ilegal tersebut.
“Kami mendorong aparat kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat. DPRD berada di pihak rakyat dan kami akan terus mengawal isu ini,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kapolres Kotabaru menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara serius. Ia menegaskan bahwa kepolisian tidak akan mentoleransi aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
“Kami akan menyelidiki setiap laporan yang masuk, termasuk memetakan lokasi-lokasi rawan tambang ilegal. Kami tidak akan ragu melakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, aktivis lingkungan, Ahmad Gafuri, mengingatkan bahwa kerusakan akibat tambang ilegal dapat bersifat jangka panjang dan berdampak luas. Ia menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di Kotabaru dan wilayah Kalimantan secara umum.
“Bukan hanya tambang ilegal yang terlihat di Pulau Laut, tapi juga aktivitas ilegal di wilayah daratan Kalimantan lainnya yang tak kalah merusak. Kita tidak boleh tinggal diam,” tuturnya.
Dengan pernyataan tegas dari Kapolres dan dukungan DPRD, masyarakat kini menaruh harapan besar bahwa penindakan terhadap tambang ilegal tidak hanya berhenti di level wacana, tetapi benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Bumi Saijaan. (Ma/Red).
