Nusawarta.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang sempat diungkapkan melalui kanal YouTube pribadinya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa setiap pihak yang memiliki informasi awal atau data terkait dugaan korupsi dapat menyampaikan laporan melalui saluran pengaduan masyarakat KPK.
“KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait dugaan tindak pidana korupsi agar menyampaikan aduan tersebut kepada KPK,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10).
Budi menekankan pentingnya kelengkapan data dan informasi dalam setiap laporan yang masuk, agar proses penelaahan dan verifikasi bisa dilakukan secara presisi.
“Setiap laporan akan dipelajari dan dianalisis apakah mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak,” lanjutnya.
Apabila laporan tersebut berada dalam lingkup kewenangan KPK, maka lembaga antirasuah itu akan menentukan langkah lanjutan, baik melalui penindakan, pencegahan, pendidikan antikorupsi, maupun koordinasi dan supervisi dengan lembaga terkait.
“Bisa juga dilimpahkan ke satuan pengawas internal untuk dilakukan perbaikan sistem atau tindak lanjut lainnya,” jelas Budi.
Baca Juga Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak, Penetapan Tersangka oleh Kejagung Dinilai Sah
Pernyataan ini merespons unggahan video Mahfud MD di kanal Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025. Dalam video tersebut, Mahfud mengungkap adanya dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam proyek kereta cepat Whoosh.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh mencapai 52 juta dolar AS. Padahal di China, biayanya hanya sekitar 17–18 juta dolar AS. Ini naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud dalam video tersebut.
Mahfud mempertanyakan pihak yang diduga bertanggung jawab atas lonjakan biaya tersebut.
“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” tegasnya.
KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk sesuai mekanisme dan kewenangan hukum yang dimiliki. (Ki/Red)
