Nusawarta.id, Jakarta – Badan Standardisasi Nasional (BSN) terus mendorong pemerataan infrastruktur di berbagai bidang sebagai langkah strategis memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu upaya utama dilakukan melalui penguatan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN), yang diwujudkan melalui ketersediaan standar sesuai kebutuhan pelaku usaha, serta kemudahan penerapannya melalui dukungan lembaga penilaian kesesuaian, termasuk laboratorium uji, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan layanan metrologi.
“Pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BSN Y. Kristianto Widiwardono saat membuka kegiatan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Aula Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Kristianto menjelaskan, BSN menjalankan peran penting sebagai fasilitator, pembina, dan harmonisator kebijakan, termasuk pengembangan pedoman IMN serta koordinasi lintas sektor dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga penilaian kesesuaian, perguruan tinggi, asosiasi industri, dan mitra pembangunan.
“Upaya ini bertujuan memastikan IMN terus berkembang dan memberikan layanan yang lebih luas, efisien, dan kredibel bagi seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya.
Selain itu, Kristianto menekankan pentingnya pemberdayaan produk unggulan daerah. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang besar, dan BSN berkomitmen agar masyarakat memperoleh akses mudah dan efisien terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi.
“Dengan IMN yang kuat, kredibel, dan inklusif, kita memperkuat daya saing nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem mutu nasional, BSN telah memfasilitasi pengembangan 116 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) agar siap memberikan layanan yang kredibel. Melalui program SNI Bina UMK, sebanyak 2.109.202 produk usaha mikro dan kecil (UMK) telah mendapatkan pendampingan untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Selain itu, BSN juga membina 2.671 pelaku usaha untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam memenuhi persyaratan mutu. Hingga Oktober 2025, lembaga ini telah menerbitkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI sebagai bentuk pengakuan atas produk yang memenuhi standar.
Kristianto menekankan bahwa langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan memperkuat komitmen nasional terhadap IMN, tetapi juga mendorong pengembangan hilirisasi produk unggulan daerah.
Baca Juga : Proyek Infrastruktur di IKN Tetap Berlanjut, Kementerian PU Fokus Selesaikan Kontrak MYC
“Dengan pemanfaatan IMN yang merata di seluruh Indonesia, hilirisasi produk unggulan daerah dapat berkembang lebih kuat, daya saing industri nasional meningkat, dan masyarakat memperoleh layanan mutu yang kredibel sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Upaya BSN dalam membangun IMN yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan global ini menunjukkan bahwa standar dan mutu bukan sekadar regulasi, tetapi juga instrumen strategis bagi kemajuan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.
