Nusawarta.id, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025). Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi dan laporan perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah menjelang penutupan tahun 2025.
Usai pertemuan, Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap capaian berbagai program strategis nasional yang saat ini tengah berjalan. Beberapa program yang menjadi perhatian utama antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan peran Danantara, serta pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang telah memasuki fase pembangunan gerai di berbagai daerah.
“Bapak Presiden senang dengan perkembangan-perkembangan yang sudah dicapai pada hari ini,” ujar Qodari kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.
Menurut Qodari, Presiden juga menyampaikan optimisme yang tinggi terhadap capaian pembangunan nasional pada periode 2026–2027. Prabowo menekankan bahwa setiap program pemerintah harus memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong perputaran ekonomi nasional.
Baca Juga : Presiden Setujui Penyusunan PP untuk Atasi Polemik Perpol 10/2025
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan anggaran negara. Ia menggunakan istilah velocity of money untuk menggambarkan bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus mampu menciptakan efek berganda di masyarakat.
“Beliau tadi sebut istilah velocity of money, bagaimana tiap uang, tiap rupiah yang dikucurkan itu akan berkali-lipat pada giliran berikutnya di lapangan. Jadi kita lihat insyaallah tahun depan,” kata Qodari.
Terkait penanganan dan rehabilitasi bencana alam yang kerap terjadi di berbagai wilayah, Qodari menegaskan bahwa agenda tersebut tidak akan mengganggu jalannya program prioritas pemerintah. Ia menyebut Presiden telah mengantisipasi kebutuhan anggaran melalui langkah efisiensi dan optimalisasi sumber-sumber pendanaan negara.
“Insyaallah tidak (menghambat) karena Bapak Presiden telah melakukan banyak penghematan di depan. Ada efisiensi, kemudian juga ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum, yang semua kita ketahui baik itu untuk penataan kebun sawit, mencegah penyelundupan, maupun juga untuk nanti sektor tambang,” jelasnya.
Sementara itu, Wamen PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo turut memberikan arahan khusus terkait percepatan program renovasi rumah rakyat. Program tersebut dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong sektor konstruksi.
Fahri menyampaikan bahwa anggaran renovasi rumah telah dialokasikan dalam APBN Tahun 2026 untuk sekitar 400 ribu unit rumah. Namun, Presiden membuka peluang perluasan target renovasi hingga dua juta unit apabila diperlukan.
“Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400 ribu, tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi tidak ada masalah,” ujar Fahri.
Meski demikian, Fahri mengakui bahwa tantangan terbesar pelaksanaan program renovasi rumah, khususnya di kawasan perkotaan, terletak pada keterbatasan lahan dan kompleksitas persoalan tata ruang. Oleh karena itu, pemerintah tengah merancang skema percepatan melalui regulasi khusus guna mendukung realisasi program tersebut.
“Tetapi yang 1 juta di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit. Dan inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan, mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan,” tuturnya.
Pemerintah berharap dengan dukungan regulasi dan pengelolaan anggaran yang efektif, seluruh program prioritas dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat pada tahun-tahun mendatang.
