Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengumpulkan sekitar 1.200 rektor dan guru besar dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Agenda tersebut dinilai sebagai momentum strategis untuk merumuskan solusi konkret atas berbagai persoalan pendidikan tinggi, terutama terkait mahalnya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang masih menjadi keluhan utama mahasiswa dan orang tua.
“Langkah Presiden Prabowo ini patut diapresiasi. Rektor dan guru besar adalah pilar utama pendidikan tinggi. Kemajuan dan kualitas perguruan tinggi kita sangat ditentukan oleh peran mereka,” ujar Lalu Hadrian di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Menurut Lalu, para pimpinan perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan akademik dan pengembangan institusi. Oleh karena itu, keterlibatan langsung mereka dalam dialog dengan Presiden menjadi hal penting dalam upaya memajukan pendidikan tinggi nasional.
Ia menegaskan bahwa kualitas perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kepemimpinan akademik, arah kebijakan, serta pemikiran para rektor dan guru besar.
“Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan gagasan dan visi besarnya dalam memajukan pendidikan tinggi di Indonesia,” katanya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai forum tersebut membuka ruang komunikasi dua arah yang konstruktif antara pemerintah dan kalangan akademisi. Dalam forum tersebut, pemerintah dapat menyampaikan arah dan prioritas kebijakan, sementara para akademisi memiliki kesempatan untuk memberikan masukan berbasis keilmuan dan pengalaman di lapangan.
“Melalui pertemuan ini, terjadi komunikasi dua arah. Presiden bisa menyampaikan arah kebijakan pendidikan tinggi, sementara para rektor dan guru besar dapat memberikan masukan berbasis keilmuan dan pengalaman akademik,” jelas Lalu.
Lalu juga menyinggung bahwa isu biaya pendidikan, khususnya UKT, turut mencuat dalam forum tersebut. Ia berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang mampu menekan beban biaya pendidikan agar tidak semakin memberatkan mahasiswa dan keluarganya.
“Persoalan UKT ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai akses pendidikan tinggi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu karena faktor biaya,” tegasnya.
Selain menekan biaya pendidikan, Lalu berharap Presiden Prabowo dapat menyerap dan mengeksekusi berbagai gagasan yang muncul dalam pertemuan tersebut secara konkret dan berkelanjutan.
“Sehingga kualitas pendidikan tinggi di Indonesia terus meningkat dan mampu bersaing di tingkat global,” sambungnya.
Lebih jauh, Lalu mendorong agar dialog antara Presiden dan pimpinan perguruan tinggi tidak berhenti pada pertemuan tersebut semata. Ia menilai forum semacam ini perlu dijadikan agenda rutin agar kebijakan pendidikan tinggi dapat terus disesuaikan dengan dinamika dan tantangan zaman.
“Pertemuan ini jangan hanya sekali. Akan lebih baik jika menjadi forum rutin, karena masukan dan gagasan para rektor dan guru besar sangat penting untuk merumuskan kebijakan pendidikan tinggi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar taklimat dengan sekitar 1.200 rektor dan guru besar di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026). Pertemuan tersebut berlangsung tertutup.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa pertemuan Presiden dengan para pemangku kepentingan pendidikan tersebut difokuskan pada diskusi sejumlah isu strategis yang bersifat teknis.
“Mohon maaf, kali ini memang agendanya tertutup karena banyak hal yang mau dibicarakan secara teknis oleh Bapak Presiden dengan para rektor dan guru besar,” ujar Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Jakarta.
Ia menambahkan, Presiden ingin bertukar pandangan mengenai kondisi terkini, termasuk situasi geopolitik global, serta penguatan sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Penguatan pendidikan tinggi dinilai sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang Indonesia.
