Nusawarta.id, Jawa Timur – Presiden Prabowo Subianto menggagas konsep Indonesia Incorporated sebagai strategi besar untuk mengelola potensi ekonomi nasional secara kolektif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan kalangan dunia usaha demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Gagasan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa konsep Indonesia Incorporated berlandaskan semangat negara kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut dia, seluruh rakyat Indonesia pada hakikatnya merupakan pemegang saham atas kekayaan bangsa.
“Kepada para pengusaha, ayo bersama-sama menjadi Indonesia Incorporated. Arti sebetulnya adalah negara kekeluargaan. Jadi, seluruh bangsa ini satu korporasi. Artinya seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang saham dari seluruh kekayaan bangsa Indonesia, berhak atas kekayaan tersebut,” ujar Prabowo.
Konsep tersebut menitikberatkan pada sinergi antara seluruh elemen bangsa dalam membangun perekonomian nasional. Mulai dari perusahaan besar, usaha menengah, usaha kecil, hingga masyarakat luas, disebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Prabowo menilai kekayaan nasional harus dikelola secara adil dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, seluruh pemimpin di berbagai tingkatan diminta menjalankan amanah kekuasaan untuk membela kepentingan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar pejabat dan pemimpin tidak menyalahgunakan kewenangan melalui praktik kolusi yang justru merugikan rakyat.
“Semua pemimpin bertanggung jawab di setiap lapisan untuk memperjuangkan ini dengan semua kekuatan dan keberanian yang ada. Bukan sebaliknya, bukan pemimpin, bukan pejabat, bukan mereka yang dipilih malah berkolusi untuk menghilangkan hak rakyat atas kekayaan seluruh Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut meluruskan pandangan mengenai sikap pemerintah terhadap sistem pasar bebas. Ia menegaskan pemerintah tidak anti terhadap mekanisme pasar, namun negara tetap wajib hadir untuk melindungi masyarakat kecil dari ketimpangan ekonomi.
Menurutnya, intervensi negara diperlukan untuk memastikan kelompok ekonomi lemah tetap memiliki kesempatan bersaing di tengah dominasi pemodal besar.
Baca Juga : Jakarta–Milan Perkuat Kolaborasi Ekraf dan Ketahanan Pangan
“Pemerintah harus bersikap, pemerintah harus intervensi, pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya itu affirmative action,” katanya.
Melalui konsep *Indonesia Incorporated*, pemerintah diharapkan mampu membangun model pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan nasional.
