Nusawarta.id – Jakarta. Wabendum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Benny Hasibuan, meminta Penjabat (Pj) Bupati Padang Lawas untuk segera menginstruksikan Inspektorat Kabupaten memeriksa Dinas Pendidikan Kabupaten. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan di Kabupaten Padang Lawas.
“Permintaan ini muncul karena banyaknya dugaan penyelewengan realisasi anggaran Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola oleh pihak sekolah di wilayah Kabupaten Padang lawas,” kata Benny dalam kererangan persnya, pada Minggu (2/2/2025).
Oleh karena itu, Ia menegaskan bahwa terkhususnya untuk SMP Negeri 1 Sosa Julu, dimana Ibu Masitoh Hasibuan, S.Pd. menjabat selaku kepala sekolah perlu dievaluasi dan diawasi oleh pihak Pemkab Padang Lawas.
“Dugaan ini diperkuat dengan maraknya pemberitaan dimedia terkait adanya 3 orang Oknum yang di OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh pihak Polres Padang lawas terkait dugaan pemerasan yang berkaitan permasalahan Pengelolaan Dana BOS,” pungkas Benny.
Diketahui, pihak keluarga dan kuasa hukum salah satu oknum yang di OTT dalam pemberitaan lain juga membantah adanya dugaan pemerasan yang didugakan terhadap anggota keluarga mereka, melainkan pihak keluarga merasa anggota keluarganya seolah terdapat dugaan dijebak oleh oknum saat sedang melakukan investigasi jurnalistik terkait pengelolaan dana BOS karena ia berprofesi sebagai jurnalis dan LSM.
Meskipun disisi lain dibeberapa media Kapolres Padang Lawas AKBP. Diari Astetika membenarkan adanya OTT yang dilakukan oleh jajarannya, karena adanya aduan dari pihak kepala sekolah SMP Negeri 1 sosa Julu.
Maka oleh sebab itu, Aktivis HMI ini melihat kesimpang siuran pemberitaan terkait hal ini sungguh sangat memilukan bagi dunia Pendidikan di wilayah Kabupaten Padang Lawas.
“Seyogianya pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum (APH) ialah pengayom dan pelindung masyarakat telah bertindak benar. Jika ada dugaan pungli benar adanya, namun jika dugaan pungli ternyata tidak terbukti malah justru bumerang bagi pihak kepolisian, karena pihak kepolisian seolah menghalangi tugas investigasi dari jurnalistik yang sedang dilakukan oleh salah seorang yang berprofesi sebagai jurnalis,” tegasnya.
“Jika ternyata benar adanya dugaan penyelewengan Dana BOS. Hal ini akan berimbas terhadap citra kepolisian itu sendiri, karena diduga melindungi oknum yang melakukan penyelewengan anggaran negara,” tambahnya.
Maka dari itu, Benny meminta kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara selaku pimpinan kepolisian tertinggi di wilayah Sumatera Utara agar segera melakukan usut tuntas dan proses investigasi terkait hal ini.
“Kami meminta Bapak Kapolda Sumut untuk beri atensi khusus dalam insiden ini, agar marwah institusi Polri tak tercoreng di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Ia juga meminta Propam Polda Sumut turun tangan dalam mengungkap kasus tersebut, jika ternyata dirasa perlu dilakukan tindakan segera tindak oknum- oknum yang merusak citra pendidikan khususnya citra kepolisian dimata masyarakat,” tutupnya. (red)
Respon (1)