Nusawarta.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam. Salah satu pokok pembahasan utama adalah evaluasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA), yang selama ini dinilai belum berjalan optimal.
Rapat berlangsung selama sekitar tiga jam dan membahas sejumlah isu strategis, khususnya efektivitas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 mengenai penempatan DHE di dalam negeri. Peraturan tersebut mewajibkan eksportir SDA untuk menyimpan devisa hasil ekspor di bank-bank nasional sejak 1 Maret 2025.
“Ada beberapa hal yang dibahas secara khusus, salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita, termasuk evaluasi terhadap kebijakan DHE,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat.
Baca Juga : Mensos Gus Ipul Apresiasi Kemajuan Siswa Sekolah Rakyat di Bekasi
Prasetyo mengungkapkan bahwa penerapan PP 8/2025 belum memberikan hasil yang menggembirakan. Beberapa celah dalam regulasi dinilai masih memungkinkan eksportir tidak menempatkan devisa mereka di dalam negeri.
“Masih ada beberapa celah yang membuat devisa belum optimal. Itu yang diminta Presiden untuk segera dipelajari dan dievaluasi kembali,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam pidatonya saat meresmikan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia pada Februari 2025, Presiden Prabowo menargetkan peningkatan devisa negara hingga 100 miliar dolar AS per tahun melalui kebijakan penempatan DHE di dalam negeri.
Baca Juga : DPR Desak Percepatan Realisasi Program Strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran
Rapat malam itu dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Turut hadir pula Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
