Nusawarta.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Muara Enim, Edison, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Sumatera Selatan dan Jakarta.
Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai yang diduga terkait perkara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan bahwa nilai uang yang diamankan mencapai ratusan juta rupiah.
“Untuk barang bukti sejauh ini terinformasi ada uang tunai senilai ratusan juta rupiah,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).
Meski demikian, Budi belum dapat memastikan jumlah pasti uang yang disita dalam operasi yang dilakukan sejak Minggu (7/6/2026) tersebut.
Baca Juga : Danantara Pastikan DSI Jadi Perantara Tunggal Ekspor SDA hingga Akhir 2026
Dalam OTT itu, KPK mengamankan total 10 orang, yang terdiri dari lima penyelenggara negara dan lima pihak swasta. Kelima penyelenggara negara tersebut berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
“Untuk bupati salah satu pihak yang diamankan di wilayah Sumatera Selatan. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polda Sumsel,” kata Budi.
Ia menambahkan, hingga saat ini penyidik bersama pimpinan KPK masih melakukan ekspose perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penangkapan tersebut. “Benar,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Edison diketahui baru menjabat sebagai Bupati Muara Enim periode 2025–2030 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Dengan demikian, ia belum genap empat bulan menjabat saat OTT berlangsung.
Sebelum terjun ke dunia politik, Edison dikenal sebagai birokrat senior di lingkungan pemerintahan daerah. Ia kemudian bergabung dengan Partai NasDem pada 2024 dan maju dalam Pilkada Muara Enim.
Baca Juga : Trenggono Tegaskan Komitmen Berantas Illegal Fishing demi Jaga Kedaulatan Laut Indonesia
Pria kelahiran Banuayu, Muara Enim, 6 Maret 1968 itu memiliki latar belakang pendidikan hukum, dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara dan Magister Hukum dari Universitas Sriwijaya.
Dalam masa awal kepemimpinannya, Edison sempat menekankan agenda reformasi birokrasi dan penguatan inovasi daerah. Pada Februari 2026, ia melantik 236 pejabat eselon II hingga IV di lingkungan Pemkab Muara Enim serta meresmikan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai motor pengembangan inovasi daerah.
