Nusawarta.id, Jakarta– Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum merupakan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto.
Prasetyo menegaskan bahwa gagasan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan kajian bersama sejumlah pihak terkait.
“Secara spesifik kalau berbentuk arahan tidak, tetapi itu adalah bagian dari diskusi,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, opsi pemanfaatan kantin sekolah muncul sebagai salah satu alternatif untuk menjawab tantangan implementasi program MBG di berbagai wilayah. Menurutnya, tidak semua daerah memiliki kondisi yang memungkinkan pembangunan dapur baru.
Baca Juga : KPK Tangkap Bupati Muara Enim dalam OTT, Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
“Karena itulah dalam rangka perbaikan, maka dimintalah teman-teman BGN untuk memikirkan skema-skema yang mungkin bisa dilakukan, yang bisa jadi itu berbeda dengan skema di tempat-tempat yang ideal,” katanya.
Prasetyo menambahkan, salah satu usulan yang sedang dikaji adalah pelibatan kantin sekolah sebagai bagian dari ekosistem penyediaan makanan bergizi, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.
“Salah satunya misalnya ada usul atau ada ide untuk yang tadi saudara sebutkan adalah melibatkan kantin-kantin sekolah. Tapi semua sedang dikaji oleh teman-teman pimpinan BGN yang baru,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan diupayakan tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menjelaskan, pembiayaan program di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang relatif kecil dapat melibatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk dari BUMN.
Selain itu, Nanik juga menyinggung wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur MBG, khususnya di daerah terpencil yang tidak memungkinkan pembangunan fasilitas baru.
Baca Juga : Trenggono Tegaskan Komitmen Berantas Illegal Fishing demi Jaga Kedaulatan Laut Indonesia
“Di tempat terpencil itu saya misalnya di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau muridnya hanya 119, kan enggak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan. Jadi kantin ini salah satu alternatif,” kata Nanik.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh skema pelaksanaan MBG masih dalam tahap evaluasi dan belum ditetapkan sebagai kebijakan final.
