Nusawarta.id, Kandangan – Akses keadilan bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan (HSS) kini semakin terbuka dengan diresmikannya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Negara Daha di Desa Tambak Bitin, Kecamatan Daha Utara, pada Rabu (22/01/2025). Keberadaan LBH ini diharapkan menjadi benteng hukum bagi warga yang membutuhkan perlindungan serta pendampingan dalam menghadapi permasalahan hukum.
Peresmian dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten HSS, H Zulkipli, yang mewakili Penjabat (Pj) Bupati HSS, Endri, AP, M.AP. Dalam sambutan tertulisnya, Endri menegaskan bahwa kehadiran LBH ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak hukum masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
“Kami berharap LBH Negara Daha dapat berperan aktif dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan merata bagi masyarakat. Pendampingan hukum yang profesional dan berkualitas harus dapat diakses oleh semua kalangan,” ujarnya.
LBH Negara Daha akan fokus pada berbagai layanan, termasuk konsultasi hukum, edukasi, pendampingan perkara, serta bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Keberadaannya juga didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, yang menggarisbawahi pentingnya akses keadilan bagi seluruh warga.
H Zulkipli menambahkan bahwa pendirian LBH ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sekaligus memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi.
Acara peresmian turut dihadiri oleh anggota DPRD HSS wilayah Daha, pejabat Setda HSS, perwakilan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, serta camat dari wilayah Daha Utara, Daha Selatan, dan Daha Barat. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat menandakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.
Dengan berdirinya LBH Negara Daha, masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas terhadap keadilan dan perlindungan hukum, terutama bagi mereka yang selama ini kesulitan dalam memperoleh pendampingan. Ini menjadi langkah maju bagi Kabupaten HSS dalam mewujudkan prinsip hukum yang berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat. (San/Red)
