Nusawarta.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus perusakan kebun teh milik PTPN I Regional II Malabar di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Ia menegaskan bahwa penyidikan tidak boleh berhenti pada para eksekutor di lapangan, tetapi harus menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak yang menjadi bohir atau aktor intelektual di balik aksi sistematis tersebut.
“Kerusakan belasan hektare ini bukan pekerjaan kecil. Ada pola, ada pendanaan, dan jelas ada kepentingan. Saya minta polisi mengungkap siapa dalangnya,” ujar Rajiv dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Pernyataan itu disampaikan setelah ia menerima laporan lengkap hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan pada Kamis (27/11) di Desa Margamulya. Tim gabungan dari Polresta Bandung dan Polsek Pangalengan mengecek langsung tiga lokasi kebun teh yang mengalami kerusakan berat.
Hasil olah TKP menunjukkan pola perusakan yang dilakukan secara terencana dan berlangsung dalam jangka waktu panjang.
Baca Juga : DPR RI Sambut Rencana Penggantian Barang Thrifting dengan Produk Lokal
Di Blok Bojong Waru, Kampung Bojong Waru, petugas menemukan sekitar lima hektare tanaman teh yang dipotong pada bagian pangkal dan dibiarkan mengering.
Perusakan lebih besar ditemukan di Blok Cipicung I, Kampung Babakan Tirtasari, dengan luas mencapai delapan hektare lebih.
Sementara di Blok Cipicung II, Kampung Sukatinggal, sekitar satu hektare tanaman teh ditemukan dalam kondisi serupa.
Seorang petugas PTPN VIII yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa pola kerusakan itu menunjukkan pengerjaan yang tidak mungkin dilakukan secara spontan.
“Banyak potongan yang sangat rapi. Ini bukan pekerjaan satu-dua orang. Aksi ini dilakukan malam hari, saat patroli tidak ada. Terjadi berbulan-bulan, diam-diam, dan terencana,” ujarnya.
Rajiv menilai fakta-fakta di lapangan semakin menguatkan dugaan bahwa perusakan itu bukan tindakan acak, melainkan memiliki tujuan tertentu yang berpotensi terkait kepentingan ekonomi atau perebutan lahan.
“Jelas ada tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Entah itu penguasaan lahan, perubahan fungsi, atau kepentingan bisnis tertentu. Saya tidak akan segan membawa perkara ini ke rapat dengan Kementerian BUMN jika diperlukan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemeriksaan lintas lembaga harus menghasilkan tindakan nyata, bukan sekadar formalitas.
“Negara tidak boleh kalah oleh pihak yang mencoba menguasai lahan BUMN secara ilegal. Saya ingin ada langkah konkret, bukan hanya rapat tanpa hasil,” katanya.
Baca Juga : DPR RI Sahkan RKUHAP Menjadi Undang-Undang di Rapat Paripurna
Selain menekan aparat penegak hukum, Rajiv mengajak masyarakat Pangalengan untuk turut menjaga perkebunan teh Malabar. Menurutnya, aktivitas mencurigakan harus segera dilaporkan agar tidak ada ruang bagi pelaku untuk kembali beraksi.
“Masyarakat harus berani melapor jika melihat kegiatan mencurigakan. Ini menyangkut kesejahteraan banyak keluarga yang bergantung pada perkebunan,” ujarnya.
Rajiv juga menyampaikan pesan keras kepada para pelaku maupun pihak yang berada di balik aksi perusakan tersebut.
“Siapa pun yang bermain di balik kerusakan ini, saya pastikan tidak akan lolos. Ini aset negara, tidak boleh ada yang mempermainkannya,” tegasnya.
Hingga saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Kepolisian menargetkan dapat mengungkap seluruh pelaku serta jaringan yang terlibat dalam perusakan belasan hektare kebun teh tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat skala kerusakan yang besar dan potensi kerugian negara yang ditimbulkan. Aparat diharapkan dapat bergerak cepat menuntaskan kasus ini agar tidak memicu konflik berkepanjangan terkait penguasaan lahan di kawasan Pangalengan.
