Nusawarta.id, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengaktivasi 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi yang masuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, aktivasi tersebut dilakukan untuk memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di daerah yang dinilai membutuhkan layanan tersebut.
Sudaryono menyebut hingga saat ini sebanyak 27.022 dapur SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Namun, masih terdapat sejumlah dapur yang telah siap beroperasi dan berada di wilayah yang membutuhkan pelaksanaan MBG.
“Kurang lebih dua bulan saya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saat ini sudah berjalan 27.022 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia. Ternyata masih banyak dapur-dapur yang siap beroperasi, dan dapur-dapur yang siap beroperasi itu berada di wilayah-wilayah yang memang dibutuhkan MBG-nya untuk segera berjalan,” ujar Sudaryono saat peresmian SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur, Jumat (2/10/2026).
Baca Juga : Fasilitas ‘Mewah’ Lapas Cibinong Dibongkar, 10 Bangunan Disebut Bukan Aset Negara
Menurutnya, aktivasi 480 SPPG bukan menjadi tahap akhir dari perluasan program MBG. BGN akan kembali membuka SPPG secara bertahap di sejumlah wilayah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kesiapan dapur.
“Apakah akan ini saja? Enggak. Setelah ini kami harapkan minggu depan kami buka di Kalimantan, kami buka di Bali, kami buka di Sumatra, kami buka di tempat-tempat yang memang stunting-nya tinggi dan 3T,” katanya.
Sudaryono menambahkan, perluasan juga akan menyasar wilayah yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap program MBG, meskipun tidak seluruhnya berada di daerah pelosok.
“Di tempat-tempat di mana walaupun itu tempatnya barangkali bukan di pelosok paling pelosok, tapi anak-anaknya membutuhkan MBG,” ujarnya.
Ia menjelaskan, langkah tersebut juga menjadi respons terhadap berbagai aspirasi yang diterima BGN dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Masukan tersebut berasal dari mitra, pengelola SPPG, kader yang bertugas di dapur, hingga sekolah-sekolah yang mengusulkan agar program MBG dapat segera dilaksanakan di wilayah mereka.
“Kami telah menerima banyak aduan, banyak masukan, banyak email, banyak surat dari macam-macam, termasuk masukan dari sekolah-sekolah. Jadi banyak sekali yang memang masih ingin adanya MBG di daerahnya,” jelas Sudaryono.
Baca Juga : DPR Targetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan 8 Oktober 2026
Ia menegaskan, aktivasi 480 SPPG merupakan langkah awal untuk mengoperasikan dapur-dapur yang telah memenuhi persyaratan kesiapan. BGN selanjutnya akan melanjutkan proses aktivasi di wilayah lain secara bertahap.
“Ini adalah awalan kita membuka, mengaktivasi dapur-dapur yang sudah siap,” kata Sudaryono.
Selain memperluas cakupan MBG, aktivasi tersebut juga menandai berlanjutnya pengoperasian dapur SPPG yang sebelumnya terdampak moratorium.
“Kalau kemarin ada katakanlah ada moratorium, maka dengan dibukanya ini maka moratorium itu kemudian artinya sudah ditiadakan moratoriumnya,” ujarnya.
