Nusawarta.id, Jakarta – Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah (Dirjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali memimpin langsung tim Kemendagri untuk melakukan pengecekan di lokasi terdampak banjir dan longsor di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Kegiatan ini dilakukan menyusul bencana alam yang terjadi sejak Senin (24/11) dan telah memengaruhi ribuan warga di wilayah tersebut.
“Banjir yang disusul longsor ini terjadi di enam titik lokasi. Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk memimpin langsung tim ke lokasi. Kami juga telah berkoordinasi dengan Menko PMK dan Kepala BNPB,” ujar Safrizal dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (27/11).
Banjir bandang dan longsor yang melanda Kota Sibolga telah berdampak pada empat kecamatan. Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Tengah tercatat 20 kecamatan terdampak bencana serupa. Safrizal menambahkan, hujan deras yang melanda Kota Sibolga sejak Senin hingga Selasa (25/11) memicu longsor dan memaksa ribuan warga mengungsi, termasuk beberapa kejadian yang juga terjadi di Aceh.
Pemerintah telah mengerahkan berbagai unsur untuk melakukan evakuasi. Tim gabungan TNI-Polri, BPBD, Satpol PP, dan Damkar telah dikerahkan ke lokasi terdampak untuk membantu warga. Safrizal menekankan pentingnya peran Satpol PP dan Damkar yang tanggap dalam menangani bencana serta menyelamatkan korban.
“Sebagai langkah konkret, malam ini Kemendagri bersama BNPB akan langsung mendirikan Posko Nasional di Tapanuli Utara. Posko ini akan menjadi basis penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total. Termasuk pengiriman tenda dan kebutuhan mendesak lainnya bagi para pengungsi,” jelas Safrizal.
Kesiapsiagaan pemerintah daerah terhadap bencana hidrometeorologi telah dimulai jauh sebelum bencana terjadi. Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 telah menginstruksikan seluruh daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan tanah longsor.
Sebagai tindak lanjut, Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah secara virtual pada Jumat (21/11), dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dari seluruh Indonesia.
Safrizal menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Faktor cuaca ekstrem, curah hujan tinggi, serta kerentanan wilayah menjadi ancaman yang harus diantisipasi melalui langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.
“Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Momentum respon pertama sangat penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi,” ujar Safrizal.
Sebagai tindak lanjut, Dirjen Bina Adwil meminta pemerintah daerah melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi. Apel ini harus melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, relawan seperti Satlinmas dan Redkar, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
“Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa seluruh unsur agar benar-benar siap. Jangan sampai ada yang kendor sedikit pun,” tegas Safrizal.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap mampu meminimalisir risiko korban dan kerugian akibat bencana alam serta memastikan bantuan cepat sampai kepada warga terdampak.
