Nusawarta.id, Magelang – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal ZA, M.Si, menekankan pentingnya peran ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dalam menjaga stabilitas nasional. Hal ini ia sampaikan dalam sesi pembekalan bagi ratusan kepala daerah dalam Retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Senin (24/2/2025).
Dalam pemaparannya, Safrizal mengingatkan bahwa Indonesia, dengan 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota, menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga ketertiban. Oleh karena itu, kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat. Ia menguraikan empat langkah strategis yang harus diimplementasikan, yakni penguatan sistem keamanan dan penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi, pemanfaatan teknologi untuk keamanan dan manajemen krisis, serta sinergi erat dengan pemerintah pusat dan masyarakat.
Sebagai wujud simbolik peran kepala daerah dalam menjaga ketertiban, Safrizal menyoroti penggunaan seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) oleh para kepala daerah di hari pertama retreat. Hal ini menunjukkan sinergi erat antara pemerintah daerah dan aparat penegak ketertiban dalam menjalankan tugasnya.
Saat ini, terdapat lebih dari 1,45 juta personel Trantibumlinmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu aspek kunci dalam penanganannya adalah respons cepat dalam situasi darurat. Berdasarkan Permendagri 114 Tahun 2018 tentang SPM Damkar, waktu respons pemadam kebakaran maksimal ditetapkan 15 menit. Pada tahun 2024, tercatat 13.485 kejadian kebakaran yang berhasil ditangani melalui pendekatan cepat dan koordinatif.
Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) juga mengalami peningkatan signifikan, mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Dari 20.675 anggota pada 2022, jumlahnya melonjak menjadi 52.391 per Januari 2025. Selain itu, daerah rawan bencana didorong untuk menerapkan strategi mitigasi seperti Konsep Rumah Bersama Kecamatan dan gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA).
“Pemerintah daerah perlu melahirkan agen perubahan dalam urusan Trantibumlinmas guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan terlindungi. Inovasi, kepemimpinan yang efektif, serta kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan dalam mewujudkan stabilitas sosial,” tegas Safrizal. (San/Red)
