Nusawarta.id, Magelang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk segera membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) guna meningkatkan kualitas layanan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kehadiran MPP akan memudahkan perizinan bagi masyarakat dan dunia usaha, sekaligus menarik lebih banyak investasi ke daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disampaikan Mendagri saat membuka acara Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
“Masyarakat dan pelaku usaha tidak boleh dipersulit dengan birokrasi yang berbelit-belit. Perizinan harus dipermudah dengan sistem yang terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik. Jangan sampai masyarakat dilempar ke sana kemari untuk mengurus satu urusan,” tegas Tito.
Menurutnya, sistem pelayanan yang tidak efisien akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pemerintah kabupaten dan kota besar wajib memiliki layanan terpadu satu pintu seperti MPP.
“Terutama di kota besar dan kabupaten dengan potensi ekonomi tinggi, harus ada one drop system, yakni pelayanan terpadu satu pintu. Semua urusan administratif harus selesai di satu tempat tanpa harus berpindah-pindah,” ujarnya.
Mendagri juga menekankan bahwa keberadaan MPP tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga mendorong inovasi daerah dalam menyiapkan infrastruktur dan kebijakan yang lebih ramah investasi. Ia mencontohkan MPP Kabupaten Badung, Bali, yang berhasil menciptakan suasana kantor yang modern dan nyaman, layaknya layanan perbankan, sehingga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat.
“MPP di Badung sudah membuktikan bagaimana layanan publik bisa dibuat lebih efisien dan profesional. Tidak terasa seperti kantor birokrasi biasa, tetapi lebih modern dan nyaman bagi masyarakat,” kata Tito.
Ia berharap, keberhasilan Badung dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk melakukan inovasi dalam sistem pelayanan publik. Dengan memberikan kepastian dan kemudahan dalam perizinan, sektor swasta akan lebih terdorong untuk berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian daerah.
“Jika swasta berkembang, maka PAD naik, dan daerah memiliki lebih banyak anggaran untuk membangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan arahan ini, kepala daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret dalam membangun Mal Pelayanan Publik di wilayahnya masing-masing, guna memberikan pelayanan yang lebih baik serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. (Ki/Red)
