Di Silaknas, Ketum ICMI Soroti Demokrasi di Indonesia: Masih Bersifat Transaksional

  • Bagikan

Nusawarta.id – Jakarta. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Arif Satria menyoroti tantangan dalam sistem demokrasi di Indonesia yang dinilainya masih bersifat transaksional. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI 2024 yang berlangsung di Bogor pada 13–15 Desember.

Menurut Arif, demokrasi transaksional adalah model interaksi politik yang lebih mengutamakan kesepakatan pragmatis antaraktor politik, baik partai politik, pemilih, maupun institusi pemerintahan. Hal itu mengabaikan nilai-nilai idealis yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

”Keputusan politik sering kali hanya didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok. Partisipasi publik terabaikan, dan suara masyarakat biasa tidak terdengar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Arif.

Dia juga mengkritisi praktik money politics yang masih merajalela. Pemilih sering memilih calon berdasar popularitas semata tanpa mempertimbangkan rekam jejak.

Arif menegaskan, pentingnya demokrasi substansial yang berfokus pada nilai-nilai, prinsip, dan institusi, yang mendukung keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Demokrasi seperti ini, tidak hanya mempertimbangkan proses pemilu, tetapi juga dampak kebijakan yang dihasilkan.

”Demokrasi substansial memastikan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan menciptakan hasil politik yang lebih adil serta berkelanjutan,” jelas Arif Satria.

Rektor IPB ini menilai, sistem politik transaksional saat ini hanya melahirkan kepemimpinan berbasis elektoral yang rawan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, dia menyerukan perlunya penataan ulang sistem politik di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Arif mengusulkan beberapa langkah, salah satunya adalah memperbaiki mekanisme regenerasi kepemimpinan. Hal ini mencakup sektor partai politik, birokrasi, hingga swasta.

”Selain itu, diperlukan kajian mendalam untuk meninjau perjalanan sistem politik Indonesia, terutama pasca-reformasi, guna menciptakan sistem politik yang lebih bermartabat dan inklusif,” tandas Arif Satria.

Baca Juga  Soal Amnesti Napi, Waka Komisi XIII DPR RI: Minta Pemerintah Fokus ke Tahanan Politik, Demi Tegaknya HAM dan Demokrasi

Kegiatan Silaknas ICMI 2024 ini juga menjadi momen refleksi bagi para cendekiawan muslim Indonesia dalam memperkuat kontribusinya untuk pembangunan bangsa. (San/red)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *