Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia diajak lebih aktif berperan dalam mendukung dua program strategis nasional yang tengah digalakkan pemerintah pusat: pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan pengendalian inflasi melalui penanaman komoditas pangan utama. Ajakan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Garuda di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Tomsi mengimbau kepala daerah agar segera menginstruksikan perangkat dinasnya untuk mendaftarkan lokasi potensial bagi pembangunan Sekolah Unggul Garuda. Program ini merupakan bagian dari Inpres Nomor 7 Tahun 2025 yang bertujuan membangun ekosistem pendidikan unggul berbasis sains dan teknologi, dan dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
“Teman-teman kepala daerah bisa segera memerintahkan dinasnya untuk mendaftar dan nantinya akan diseleksi tempat-tempat dan kelayakannya,” ujar Tomsi.
Wakil Menteri Kemendiktisaintek, Stella Christie, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa lima tahun ke depan pemerintah menargetkan pembangunan 20 Sekolah Unggul Garuda Baru. Tahun ini, empat sekolah telah dipastikan dibangun di Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan Papua Tengah, dengan satu lokasi tambahan masih dalam proses seleksi. Ia menekankan bahwa sekolah ini akan berasrama dan didampingi langsung oleh perguruan tinggi untuk menjamin kualitas pendidikan bertaraf internasional.
Sementara itu, untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi, Tomsi kembali menekankan pentingnya Pemda mengembangkan budidaya komoditas strategis seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Ketiga komoditas ini selama ini dinilai menjadi penyumbang utama gejolak harga di pasar. Ia meyakini, dengan pemetaan dan perencanaan yang baik, daerah bisa mandiri dalam penyediaan komoditas tersebut tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar.
“Kami tidak bosan-bosannya mengajak kepala daerah untuk coba menanam sendiri. Tidak perlu teknologi tinggi, hanya perlu kemauan dan perencanaan,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai tidak hanya strategis untuk menstabilkan harga, tetapi juga menjadi indikator kinerja bagi para kepala daerah, terutama yang baru menjabat, dalam upaya nyata menurunkan inflasi. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dalam pemaparannya menambahkan bahwa inflasi nasional per Maret 2025 tercatat sebesar 1,65 persen secara bulanan, dan 1,03 persen secara tahunan. Namun, ia mengingatkan bahwa rendahnya inflasi tidak selalu berarti harga-harga menjadi murah di lapangan.
“Sering muncul pertanyaan: inflasi rendah tapi harga mahal. Ini karena perubahan harganya kecil, tapi level harga tetap tinggi. Itu yang harus dipahami bersama,” ujarnya.
Amalia juga mengajak semua pihak untuk memahami inflasi secara utuh, tidak hanya sebagai angka statistik, melainkan juga sebagai cerminan dinamika harga riil di pasar. Kombinasi antara data statistik dan pengamatan langsung di lapangan, menurutnya, sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Rapat yang dihadiri pejabat lintas kementerian, lembaga, serta seluruh kepala daerah baik secara langsung maupun daring ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah nasional dalam menjaga stabilitas harga dan memperluas akses pendidikan unggulan di seluruh penjuru negeri. Kedua agenda besar ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mendorong Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menuju visi Indonesia Emas 2045. (San/Red)
