Kolaborasi P3AP2KB Tanbu dan BKKBN Kalsel: Sosialisasi Koalisi Kependudukan untuk Pembangunan Berkelanjutan

  • Bagikan

Nusawarta.id – Batulicin. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Sosialisasi Koalisi Kependudukan untuk Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula P3AP2KB Tanah Bumbu pada Rabu (23/10/2024).

Kepala Dinas P3AP2KB, Erli Yuli Susanti, melalui Zainal Arifin selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, secara resmi membuka sosialisasi ini. Dalam sambutannya, Zainal mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan pertemuan pertama Tim Koalisi Kependudukan.

“Tim yang dibentuk ini bertugas untuk mengawal pembangunan kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu,” ujar Zainal.

Kegiatan sosialisasi ini sejalan dengan kegiatan serupa yang telah dilaksanakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota lainnya.

Sosialisasi ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Tim Penggerak PKK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma Wanita Persatuan, Kantor Kementerian Agama Tanah Bumbu, RSUD, pihak sekolah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kabid Pengendalian Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan dan tim.

Sopyan, Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan, hadir sebagai pemateri. Dalam pemaparannya yang berjudul “Tantangan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045,” ia menjelaskan tujuan negara untuk menjadi berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Sopyan menekankan pentingnya meningkatkan kualitas penduduk serta menjaga kesinambungan pembangunan yang ada. Ia juga membahas 17 arah pembangunan Indonesia Emas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ini antara lain ketimpangan sosial ekonomi, kebutuhan tenaga kerja berkualitas, serta isu stunting.

Selain itu, peran Koalisi Kependudukan sebagai badan advokasi jejaring juga dibahas. Koalisi ini berfungsi untuk membangun aliansi, menjadi pusat studi, serta menyediakan sarana pertukaran informasi terkait pembangunan kependudukan.

Baca Juga  DPMPTSP Tanah Bumbu Jemput Bola Perizinan di Satui

Adapun tujuan utama dari Koalisi Kependudukan adalah untuk meningkatkan kualitas penduduk dan memperkuat koordinasi serta keterpaduan berbagai kegiatan kependudukan di daerah. (San/Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *