Nusawarta.id, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Posyandu dengan Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Hotel Lotusa, Simpang Empat, Kamis (27/11/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan tata kelola posyandu agar lebih terstruktur, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Ketua Tim Pembina Posyandu Tanah Bumbu, Andi Irmayani Rudi Latif, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan posyandu tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, perangkat desa, kader posyandu, serta Tim Penggerak PKK yang selama ini menjadi mitra strategis dalam pelayanan masyarakat.
Ia menjelaskan, penerapan enam SPM menuntut posyandu memberikan layanan yang semakin komprehensif, baik dari sisi tata kelola, mekanisme pelayanan, hingga sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat. Standar tersebut diharapkan mampu membuat posyandu lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, bayi, balita, dan remaja.
“PKK memiliki peran sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan enam SPM. Karena itu, melalui Bimtek ini kami berharap adanya kesamaan persepsi antara pengurus PKK kabupaten dan seluruh pelaksana SPM di lapangan. Dengan begitu, implementasi standar pelayanan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Andi Irmayani juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD yang telah menyelenggarakan kegiatan Bimtek tersebut. Ia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti rangkaian materi dengan sungguh-sungguh agar pemahaman mengenai tata kelola posyandu serta peningkatan mutu layanan dapat semakin mendalam dan aplikatif saat diterapkan di desa masing-masing.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Tanah Bumbu, Samsir, menegaskan bahwa enam SPM yang menjadi fokus dalam penguatan posyandu mencakup layanan bagi ibu hamil, ibu nifas, balita, imunisasi lengkap, kesehatan gizi, serta pelayanan kesehatan bagi remaja.
Menurutnya, seluruh standar tersebut memiliki keterkaitan erat dengan program peningkatan kesehatan masyarakat sejak seribu hari pertama kehidupan (HPK).
“SPM ini sangat menentukan keberhasilan daerah dalam menekan angka stunting, mengurangi risiko kematian ibu hamil, serta meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa. Karena itu dibutuhkan sinergi lintas sektor agar tujuan besar ini dapat tercapai,” jelasnya.
Baca Juga : Tegaskan Peran Pendidikan Tinggi, Pemkab Tanah Bumbu Hadiri Dies Natalis STIE Pancasetia
Samsir juga menyoroti hadirnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang memperkuat posisi posyandu sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan desa. Regulasi ini, katanya, menjadikan peran posyandu semakin penting mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa, terutama dalam aspek kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
Melalui kegiatan Bimtek ini, Pemkab Tanah Bumbu berharap dapat memperkuat posyandu sebagai garda terdepan dalam layanan kesehatan dasar. Dengan sinergi yang baik antara perangkat daerah, kader posyandu, dan PKK, pemerintah optimistis mutu pelayanan posyandu akan meningkat signifikan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Bumbu.
