Program Swasembada Pangan Akan Dijalankan di Kalsel, Ini Peluang dan Tantangannya

  • Bagikan
Lokasi Sawah Untuk Program Swasembada Pangan di Kalsel
Kementerian Pertanian RI tinjau lokasi Cetak Sawah Rakyat di Kab Tapin pada akhir November 2024

Nusawarta.id – Banjarmasin. Salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto adalah bisa kembali mewujudkan swasembada pangan. Provinsi Kalsel telah ditunjuk menjadi salah satu wilayah yang menopang penambahan pasokan pangan selama 5 tahun ke depan.

Menanggapi isu tersebut, pengamat ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Muzdalifah, S.E., M.Si mengungkapkan bahwa program swasembada pangan ini akan membawa harapan besar bagi daerah. Kalsel memiliki potensi untuk menjadi penopang kebutuhan pangan nasional, terutama di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang semakin meningkatkan permintaan pangan.

“Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian juga membuka peluang bagi petani lokal untuk meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Muzdalifah pada Kamis (05/12/2024).

Program ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari produksi hingga distribusi pangan.

“Swasembada pangan bukan hanya soal ketahanan pangan, juga langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian daerah. Kalau dikelola dengan baik, Kalsel bisa menjadi pelopor dalam inovasi pertanian berbasis lahan rawa dan gambut, sekaligus memperkuat perekonomian lokal,” jelasnya.

Namun ada beberapa tantangan yang bisa mengganggu jalannya program tersebut, seperti misalnya alih fungsi lahan. Jadi banyak lahan pertanian yang beralih menjadi perkebunan besar atau bahkan kawasan perkotaan.

Baca Juga  Perkuat Ketahanan Pangan, Polda Kalsel Gelar Penanaman Serentak di Kabupaten Banjar

Kemudian lahan rawa yang berpotensi menjadi sumber produktivitas sering kali tergenang air sepanjang tahun, sehingga memerlukan teknologi canggih agar dapat dikelola.

Selain itu, mayoritas lahan pertanian di Kalsel masih bergantung kepada tadah hujan, sehingga pengembangan infrastruktur irigasi menjadi kebutuhan mendesak. Modernisasi sektor pertanian tidak bisa berjalan tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

“Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengadopsi teknologi modern menjadi penghambat signifikan,” tutupnya. (Arm/Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *