Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Percepat Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Program 3 Juta Rumah

  • Bagikan

Nusawarta.id, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedua program ini merupakan prioritas nasional yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah guna memastikan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (17/3/2025), Bima menegaskan bahwa keberhasilan PKG dan pembangunan 3 juta rumah sangat bergantung pada peran aktif kepala daerah. Rakor ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait sinergi tugas antara berbagai kementerian dan lembaga di bidang agraria, tata ruang, pemerintahan daerah, kehutanan, transmigrasi, serta informasi geospasial.

Bima menekankan tiga faktor utama yang harus diperhatikan dalam implementasi PKG. Pertama, kepala daerah harus memberikan instruksi yang jelas agar seluruh jajaran Pemda bergerak secara serentak. Kedua, diperlukan penyediaan data akurat oleh aparat desa dan kelurahan guna memastikan setiap warga yang membutuhkan dapat terlayani. Ketiga, optimalisasi anggaran, baik melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik.

“Ada anggaran yang bisa dialokasikan, baik dari BOK maupun DAK. Ini harus dimanfaatkan secara optimal agar PKG benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Bima.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang telah diluncurkan sejak 10 Februari 2025. Program ini dirancang untuk mencakup seluruh kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia. Pelaksanaannya dilakukan melalui dua mekanisme utama: pertama, pemeriksaan kesehatan saat ulang tahun warga di puskesmas; dan kedua, pemeriksaan kesehatan anak sekolah yang dilakukan pada awal tahun ajaran baru di lebih dari 230 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

Baca Juga  Dirjen Bina Adwil Kemendagri Tinjau Langsung Lokasi Banjir dan Longsor di Kota Sibolga

Budi meminta kepala daerah untuk memberikan arahan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan melibatkan aparat desa serta kader Posyandu dalam pelaksanaan PKG. Ia menekankan pentingnya upaya preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.

“Tugas kita bukan hanya mengobati saat warga sudah sakit, tapi memastikan mereka tetap sehat dengan langkah pencegahan yang tepat,” ungkapnya.

Selain PKG, Pemda juga didorong untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah dalam satu tahun. Bima meminta pemerintah daerah segera memetakan ketersediaan lahan, mengalokasikan anggaran yang memadai melalui APBD, serta menjalin kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“Pemda harus memastikan pembangunan ini berjalan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar tata kota tetap terjaga dengan baik,” tegas Bima.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah merupakan bagian dari misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Program ini tidak hanya bertujuan menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor properti.

Sebagai bagian dari percepatan program, pemerintah telah menghapus berbagai biaya yang selama ini menjadi beban bagi masyarakat, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kami memastikan bahwa berbagai kemudahan sudah diberikan agar program ini dapat berjalan lancar. Ini tidak terlepas dari dukungan penuh dari Kemendagri dan seluruh pemerintah daerah,” tandas Sri Haryati.

Dengan percepatan pelaksanaan PKG dan pembangunan 3 juta rumah, pemerintah berharap masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. (Faza/Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *