Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penerapan otonomi daerah harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. Menurutnya, esensi otonomi adalah memperkuat pemerintahan lokal agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bersama Great Institute Indonesia bertajuk “Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat – Daerah di Era Efisiensi Anggaran” yang digelar di Kantor Great Institute Indonesia, Jakarta, Senin (26/5/2025). Dalam forum tersebut, Bima menyoroti pentingnya refleksi terhadap pelaksanaan otonomi daerah saat ini.
Baca Juga Wamendagri Dorong Revisi UU Pemilu Berpihak pada Penguatan Otonomi Daerah
“Keberpihakan pada keadilan sosial, kemudian pemerintahan dari bawah, permintaan dari rakyat. Ini artinya otonomi,” ujarnya.
Bima menjelaskan bahwa otonomi daerah sejatinya dirancang untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mengelola keberagaman secara efektif, serta mengoptimalkan potensi lokal di masing-masing daerah. Namun, ia menyoroti masih adanya ketimpangan fiskal antara daerah, di mana sebagian besar masih bergantung pada transfer pusat karena minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menyebut daerah dengan kapasitas fiskal tinggi cenderung dipimpin oleh kepala daerah yang efektif, transparan, dan memiliki visi jelas dalam memanfaatkan potensi daerahnya. Dalam konteks ini, Bima mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk lebih serius mengevaluasi arah kebijakan otonomi agar benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat.
Baca Juga Wamendagri Ribka Ajak Semua Pihak Bersinergi Wujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif
Selain itu, Bima juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Kemendagri, ujarnya, terus mengawal agar alokasi anggaran lebih difokuskan pada program-program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.
“Presiden inginkan hal yang sederhana, rakyat ingin makan, rakyat ingin sehat, rakyat ingin sekolah, dan rakyat ingin bekerja,” tegasnya.
Dalam upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045, pemerintah juga tengah menjalankan berbagai program strategis yang memanfaatkan momentum bonus demografi. Di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh daerah, dan membutuhkan kolaborasi aktif dari pemerintah daerah.
FGD ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute Indonesia Syahganda Nainggolan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Wakil Rektor II Universitas Andalas Hefrizal Handra, mantan Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi, CEO Neraca Ruang Jilal Mardhani, serta sejumlah tokoh akademik dan pemerintahan lainnya. (Fikri/Red)
