Nusawarta.id, Jakarta — Pemerintahan Prabowo – Gibran menapaki satu tahun masa kepemimpinan dengan capaian ekonomi yang relatif stabil di tengah tekanan global. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,12% (yoy) pada triwulan II-2025, mencerminkan ketahanan makroekonomi yang tetap terjaga.
Namun, sejumlah kebijakan utama memunculkan sorotan publik, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengelolaan fiskal yang dinilai ketat.
Peneliti Continuum INDEF Wahyu Tri Utomo mencatat, Presiden Prabowo telah melakukan tiga kali reshuffle kabinet, dengan total 10 menteri atau pejabat setingkat menteri diganti. Dalam setahun, sekitar 70% kunjungan Presiden merupakan lawatan luar negeri, menandakan fokus diplomasi global dan penguatan posisi Indonesia di panggung internasional — mulai dari Asia hingga Eropa, Timur Tengah, dan Amerika.
Di sisi lain, program MBG menjadi topik paling banyak dibahas netizen, dengan 183.723 percakapan dan sentimen negatif mencapai 76,9%. Kasus keracunan makanan serta sorotan terhadap struktur pejabat di Badan Gizi Nasional menjadi pemicu utama kritik. Sebaliknya, program Sekolahnrakyat justru mendapat apresiasi tinggi dengan sentimen positif 77,5% karena dinilai memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan daerah terpencil.
Secara umum, analisis big data INDEF menunjukkan 62% percakapan publik bersifat kritis terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo–Gibran. Kekhawatiran utama publik berkisar pada potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran, terutama pada program dengan alokasi dana besar.
Meski demikian, banyaknya kasus korupsi yang berhasil diungkap juga mendapat apresiasi sebagai bukti kerja nyata pemerintah dalam penegakan hukum.
Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto menilai, peningkatan aktivitas diplomasi perlu diimbangi dengan strategi ekonomi yang solid. Pemerintah diharapkan mampu menavigasi tantangan hubungan dengan AS, Tiongkok, dan negara-negara BRICS, terutama terkait proteksionisme, ketergantungan ekonomi, dan tata kelola dalam inisiatif Belt and Road (BRI).
Eko menegaskan, perbaikan menyeluruh pada program MBG menjadi mendesak, mulai dari standardisasi bahan pangan, sertifikasi keamanan, hingga transparansi anggaran. Selain itu, pengelolaan Dana Abadi Nasional (Danantara/SWF Indonesia) perlu memperhatikan dampak makroekonomi dan tata kelola sesuai prinsip internasional “Santiago Principles.”
Baca Juga : Setahun Pemerintahan, Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara
Sementara itu, ekonom senior INDEF M. Fadhil Hasan menilai stabilitas ekonomi saat ini lebih merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya, bukan hasil reformasi struktural baru. Meski inflasi terkendali di bawah 3% dan tingkat pengangguran menurun, investasi asing langsung masih melambat dan struktur ekspor tetap bergantung pada komoditas primer.
“Stabilitas memang terjaga, tetapi akselerasi pertumbuhan belum tampak. Reformasi struktural dan perbaikan iklim investasi menjadi pekerjaan rumah utama,” ujar Fadhil.
Ia juga menyoroti kesenjangan antara klaim pemerintah dan persepsi publik, terutama dalam program MBG yang dinilai belum efektif dan belum merata. Program hilirisasi juga mencatat sentimen negatif tertinggi kedua setelah MBG, menandakan perlunya strategi komunikasi publik yang lebih baik.
INDEF menekankan, evaluasi tahun pertama seharusnya menjadi tolak ukur awal konsolidasi kebijakan, bukan penilaian akhir. Pemerintah diharapkan menjaga keseimbangan antara stabilitas, pertumbuhan, dan transparansi, agar kepercayaan publik dapat pulih dan ekonomi nasional semakin inklusif ke depan. (Fauzan/Red)
