Nusawarta.id, Jakarta — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk terus memperkuat soliditas dan mengedepankan kepentingan bersama dalam merumuskan solusi nyata bagi kemajuan desa di seluruh Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan Yandri saat memberikan arahan dalam agenda Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKASI yang digelar di Jakarta, Kamis (5/3/2026). Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dan dialog terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Yandri, silaturahmi dan diskusi yang berkelanjutan menjadi sarana penting untuk mencari titik temu dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan desa yang masih dihadapi di banyak daerah.
“Saya mengapresiasi ide besar, gagasan, dan silaturahmi yang selama ini dikedepankan. Dengan banyaknya silaturahmi dan diskusi, kemudian mencari solusi bersama, saya yakin akan ditemukan titik temu. Jika ada persoalan, kita bawa ke ruang dialog,” ujar Yandri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Selain menyoroti pentingnya komunikasi, Yandri juga menegaskan perlunya percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi yang kuat serta penguatan tata kelola desa menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan yang lebih merata.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah daerah tertinggal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas fiskal daerah, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga kualitas pelayanan dasar yang belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut, lanjutnya, membutuhkan langkah strategis dari para kepala daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
“Potensi di kabupaten itu sebenarnya sangat besar, terutama yang ada di desa. Karena itu, peran kepala daerah sangat penting untuk memastikan pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kemandirian desa,” jelas Yandri.
Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah sebelumnya telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Dalam forum tersebut, sejumlah strategi disusun untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengatasi ketertinggalan wilayah.
“Dua minggu lalu kami sudah menggelar Rakornas Percepatan Daerah Tertinggal. Kami menghadirkan banyak pihak, mulai dari Bappenas, Kemendagri, Kementerian PU, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal membutuhkan kerja bersama,” ujarnya.
Acara silaturahmi dan buka puasa bersama APKASI tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Staf Khusus Menteri Desa PDT, M. Fahad Attamimi. Kegiatan itu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.
Melalui kerja sama yang solid dan komunikasi yang intensif, pemerintah berharap berbagai program pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia.
