Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri, tanpa bergantung pada negara lain, di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengancam stabilitas pasokan dan harga pangan.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” kata Amran dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (23/3/2026).
Pernyataan ini disampaikan menyikapi potensi lonjakan krisis pangan global akibat konflik di Timur Tengah yang dapat menimbulkan ketidakstabilan harga dan pasokan di berbagai negara.
Laporan terbaru dari World Food Programme memperingatkan bahwa eskalasi konflik dapat menambah hampir 45 juta orang yang mengalami kelaparan akut pada 2026. Menurut Amran, kondisi ini menunjukkan ketahanan pangan sebagai isu strategis global, mengingat kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran, dan biaya logistik dapat memicu inflasi pangan, seperti yang terjadi saat perang Rusia-Ukraina pada 2022.
Baca Juga : Prabowo Rangkul Megawati di Istana, Dinilai Perkuat Komunikasi Politik Nasional
Di tengah ancaman global, Indonesia dinilai berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan. Pemerintah tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi membangun sistem pertanian modern, berkelanjutan, dan efisien.
Program intensifikasi melalui benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman dilakukan bersamaan dengan ekstensifikasi melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa.
Hasilnya, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun lalu, dengan produksi nasional surplus sekitar 34,7 juta ton, naik 13 persen dibanding tahun sebelumnya, serta cadangan beras pemerintah (CBP) lebih dari 4 juta ton.
Pemerintah juga melakukan reformasi besar-besaran di sektor pertanian dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden dan mencabut sekitar 500 regulasi internal yang menghambat percepatan program pertanian nasional. Tata kelola pupuk dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga petani, menurunkan biaya pupuk hingga 20 persen dan menambah volume 700 ribu ton.
Modernisasi pertanian melalui mekanisasi memungkinkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, menurunkan biaya produksi hingga 50 persen, dan mempercepat indeks pertanaman hingga tiga kali setahun. Pemerintah juga memulai revitalisasi lahan rawa di Kalimantan untuk memperluas sumber produksi beras nasional.
“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum Indonesia untuk menjadi negara mandiri pangan dan lumbung pangan dunia,” tegas Amran.
Dengan strategi kombinasi deregulasi, modernisasi, cetak sawah, dan optimalisasi lahan, pemerintah menegaskan sektor pangan menjadi fondasi stabilitas ekonomi sekaligus pilar swasembada berkelanjutan Indonesia.
