Nusawarta.id, Jakarta – Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengingatkan seluruh peserta muktamar agar tidak menjadikan media sosial sebagai satu-satunya sumber informasi menjelang pelaksanaan forum permusyawaratan tertinggi organisasi tersebut. Menurutnya, ruang digital saat ini dipenuhi beragam narasi yang belum tentu sesuai dengan fakta sehingga berpotensi memengaruhi persepsi peserta.
Peringatan itu disampaikan Gus Ipul di Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026), sebagai bagian dari upaya menjaga kondusivitas menjelang Muktamar Ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Ia menegaskan bahwa peserta harus mampu memilah setiap informasi yang beredar, khususnya di media sosial, karena tidak sedikit kabar yang bercampur antara fakta, informasi yang hanya sebagian benar, hingga berita yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan.
“Kepada para peserta muktamar hendaknya bisa memilih dan memilah seluruh pemberitaan yang ada khususnya yang ada di media sosial. Dalam situasi seperti ini banyak sekali saya lihat di medsos kabar-kabar yang campur aduk antara kabar yang benar, setengah benar, maupun yang tidak sesuai dengan kenyataan, kabar-kabar palsu,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, tantangan penyelenggaraan muktamar kini tidak lagi sebatas pada aspek teknis maupun konsolidasi organisasi. Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran disinformasi yang dapat membentuk opini publik sebelum proses persidangan dimulai.
Baca Juga : Akademisi UNU Kalsel Pertanyakan Tujuan Pendirian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih
Karena itu, ia meminta seluruh peserta lebih mengutamakan informasi yang disampaikan melalui kanal resmi Nahdlatul Ulama. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman akibat informasi yang telah dimanipulasi atau dipotong dari konteks sebenarnya.
Gus Ipul juga menyinggung praktik manipulasi informasi yang kerap terjadi di media sosial. Menurutnya, keberadaan buzzer maupun pihak-pihak yang sengaja memelintir informasi menjadi tantangan nyata yang harus disikapi secara bijak.
“Di dunia medsos kadang ada buzzer, kadang ada yang memang sengaja memelintir-melintir, memotong-motong berita sehingga jadinya sangat berbeda dengan kenyataan yang ada. Ini yang saya harapkan bisa kita pahami secara bersama-sama,” katanya.
Ia menilai, kontestasi menjelang muktamar tidak hanya berlangsung dalam dinamika internal organisasi, tetapi juga berkembang di ruang digital melalui pembentukan berbagai narasi. Potongan informasi yang disebarkan tanpa konteks utuh berpotensi menciptakan persepsi yang berbeda dari fakta sebenarnya.
Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota, NU dinilai menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas informasi yang diterima para peserta muktamar. Oleh sebab itu, literasi digital menjadi salah satu aspek penting yang turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan forum lima tahunan tersebut.
Selain menyoroti persoalan informasi, Gus Ipul memastikan persiapan pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU terus dimatangkan. Meski belum bersedia menyebutkan persentase kesiapan, ia optimistis seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai rencana.
“Saya belum berani mengatakan persentase dulu ya, tapi kita sedang mematangkan perencanaan. Tapi saya optimislah insya Allah, mudah-mudahan semuanya bisa gandeng tangan menyelenggarakan muktamar ini dengan baik,” ujarnya.
Ia mengungkapkan koordinasi intensif terus dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jombang, pemerintah daerah di sekitar lokasi penyelenggaraan, hingga jajaran pengurus wilayah dan pesantren yang akan mendukung pelaksanaan muktamar.
Menurut Gus Ipul, sinergi berbagai pihak tersebut menjadi modal penting agar seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat dipenuhi dalam waktu yang relatif singkat.
PBNU sendiri telah menetapkan Muktamar Ke-35 NU akan digelar di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026. Di balik berbagai persiapan teknis yang terus dilakukan, panitia menegaskan bahwa menjaga kejernihan informasi di kalangan peserta menjadi salah satu kunci penting demi menghasilkan proses musyawarah yang objektif, demokratis, dan memiliki legitimasi kuat. Dengan demikian, setiap keputusan strategis yang dihasilkan muktamar diharapkan benar-benar lahir dari pertimbangan yang utuh, bukan dipengaruhi oleh disinformasi yan berkembang di ruang digital.
