Nusawarta.id, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui adanya pergeseran atau shifting konsumen dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ke BBM bersubsidi setelah harga Pertamax mengalami kenaikan hingga 32,1 persen. Namun, pemerintah menegaskan perpindahan tersebut belum terjadi secara masif.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, hingga saat ini dampak kenaikan harga Pertamax terhadap pola konsumsi masyarakat masih relatif terkendali.
“Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya,” kata Anggia saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6).
Menurutnya, pergeseran yang paling terlihat justru terjadi pada pengguna Pertamax Turbo yang memilih beralih ke Pertamax. Sementara perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite masih dalam tingkat yang belum signifikan.
Meski demikian, Kementerian ESDM tetap mengantisipasi potensi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi melalui penguatan pengawasan distribusi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan sistem kode batang (QR code) untuk pembelian Pertalite serta meminta PT Pertamina meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan transaksi BBM subsidi.
Baca Juga : Rupiah Terus Melemah, Ini Saran Akademisi Ekonomi ULM Untuk Pemerintah Daerah
Anggia mengakui masih terdapat kemungkinan penyalahgunaan sistem oleh pihak-pihak tertentu. Namun, ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM sesuai dengan hak dan peruntukannya.
“Yang paling penting adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan,” ujarnya.
Pemerintah juga memastikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Biosolar, tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Kebijakan tersebut disebut sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan yang paling terdampak oleh gejolak harga energi global.
Menurut Anggia, arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menitikberatkan pada perlindungan masyarakat miskin yang selama ini menjadi pengguna utama BBM bersubsidi.
“Arahan Presiden Prabowo kepada Pak Bahlil jelas, kelompok yang paling rentan, masyarakat miskin yang paling terdampak dan banyak menggunakan BBM subsidi, harus dijaga,” katanya.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Kenaikan tersebut membuat harga Pertamax melonjak sekitar 32,1 persen dibandingkan tarif sebelumnya.
Meski melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk, Pertamina memastikan pasokan BBM nasional tetap aman dan tersedia di seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Baca Juga : Pemerasan Izin Usaha Pertambangan, Kejaksaan Tangkap PNS Dinas ESDM Kalsel
Adapun harga BBM nonsubsidi lainnya tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo (RON 98) tetap dijual Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter.
Sementara itu, harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan, yakni Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian pasar energi global.
