Nusawarta.id, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawali tahun 2026 dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, KPK menangkap seorang pegawai Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Kementerian Keuangan yang diduga terlibat praktik suap terkait pengurangan nilai pajak.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT tersebut. Ia menyampaikan konfirmasi singkat kepada awak media saat ditemui di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
“Iya, benar,” ujar Fitroh.
Fitroh menjelaskan bahwa pihak yang diamankan merupakan pegawai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. OTT tersebut dilakukan setelah KPK memperoleh informasi awal mengenai dugaan praktik suap dalam proses pengurangan kewajiban pajak.
“Suap terkait pengurangan nilai pajak,” kata Fitroh menegaskan.
Baca Juga : Sempat Kabur dari OTT, Kasi Datun Kejari HSU Akhirnya Diserahkan Kejagung ke KPK
Senada dengan pernyataan pimpinan KPK, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga mengonfirmasi adanya kegiatan penindakan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Menurut Budi, OTT berlangsung di wilayah Jakarta dan saat ini para pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif.
“Terkonfirmasi, ada kegiatan di lapangan, di wilayah Jakarta,” ujar Budi.
KPK, lanjut Budi, memiliki waktu paling lama 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang telah ditangkap, termasuk apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Selama periode tersebut, penyidik akan mendalami peran masing-masing pihak serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
OTT ini menjadi operasi tangkap tangan pertama yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, KPK tercatat telah melakukan 11 OTT di berbagai daerah dan sektor strategis.
Sejumlah pejabat publik turut terjaring dalam OTT KPK sepanjang 2025. Di antaranya adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, Gubernur Riau Abdul Wahid, serta Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Baca Juga : KPK Masih Dalami OTT Bupati Bekasi, Kajari Terendus Terlibat
KPK menegaskan komitmennya untuk terus memberantas praktik korupsi, khususnya di sektor perpajakan yang memiliki peran vital dalam penerimaan negara. Lembaga antirasuah juga mengingatkan seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil untuk menjauhi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk apa pun.
