Nusawarta.id, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional sekaligus pembenahan tata kelola perusahaan milik negara. Hal itu menjadi salah satu agenda dalam pertemuan Prabowo dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Simon melaporkan perkembangan Program Mandatori Biodiesel 50 persen atau B50 yang sebelumnya telah diluncurkan Presiden pada Juli 2026. Selain itu, turut dibahas kesiapan infrastruktur nasional untuk mendukung penerapan mandatori bioetanol.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membenarkan pertemuan tersebut. Menurut dia, Simon menyampaikan perkembangan implementasi B50 sekaligus kesiapan infrastruktur yang diperlukan dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol.
Baca Juga : DPRD DKI Puji Pengelolaan Sampah di PIK, Minta Jadi Model Kawasan Komersial
“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50 persen) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” kata Teddy dalam keterangan tertulis.
Program B50 dan pengembangan bioetanol menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil impor. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya energi berbasis komoditas dalam negeri untuk memperkuat ketahanan sekaligus kemandirian energi.
Dalam implementasinya, Pertamina memiliki peran penting dalam menyiapkan infrastruktur pendukung. Selain biodiesel berbasis kelapa sawit, pemerintah juga mendorong pemanfaatan bioetanol yang dapat diproduksi dari tebu dan sumber bahan baku hayati lainnya.
Namun, pertemuan tersebut tidak hanya membahas sektor energi. Presiden Prabowo juga memberikan arahan mengenai reformasi struktur organisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Prabowo meminta Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya melakukan perampingan struktur dengan mengurangi lapisan organisasi dan keberadaan anak hingga cucu perusahaan yang dinilai memperpanjang rantai birokrasi.
“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” ujar Teddy.
Baca Juga : DPR Minta Polisi Usut Tuntas Temuan 995 Senjata di Sekolah Jakarta Selatan
Kebijakan tersebut diarahkan untuk membuat BUMN lebih lincah dalam mengambil keputusan dan menjalankan berbagai proyek strategis pemerintah. Pemangkasan struktur juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta menekan biaya yang tidak diperlukan.
“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” tegas Teddy.
