Nusawarta.id, Jakarta — Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, mendorong aparat penegak hukum untuk memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia menilai saat ini merupakan momentum tepat untuk mengusut berbagai kejanggalan yang terjadi sejak awal proyek tersebut bergulir.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Minggu (19/10), Syahganda Nainggolan menyoroti dugaan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok dalam proyek KCJB. Ia menyebut proyek ini sebagai bagian dari “jebakan utang Cina” yang sejak awal sarat dengan ketidaktransparanan.
“Proposal awal datang dari Jepang dengan studi kelayakan lengkap. Namun, tiba-tiba Cina masuk tanpa proses terbuka dan proyek langsung berjalan,” ujarnya.
Menurut Syahganda, sinyal politik baru muncul usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di KTT Gaza, Mesir. Ia menilai pertemuan tersebut menandai arah baru geopolitik Indonesia, yang berupaya keluar dari dominasi proyek-proyek Cina.
“Dengan bertemu Trump dan dihormati di KTT Gaza, Prabowo mungkin kini dipandang lebih dekat dengan Amerika, bahkan lebih penting daripada Presiden Turki. Ini menunjukkan ada upaya penyeimbangan arah politik luar negeri,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan dana APBN untuk membayar utang KCJB. Keputusan tersebut, menurutnya, merupakan sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo ingin mengoreksi arah kebijakan ekonomi yang sebelumnya terlalu condong ke Tiongkok.
Baca Juga : Luhut Binsar Akui Proyek Whoosh Tak Beres Awalnya
“Geopolitik Indonesia selama ini dikendalikan proyek-proyek China. Mungkin ini saatnya Prabowo ingin menetralkan posisi Indonesia dalam konteks itu,” kata Syahganda.
Lebih lanjut, ia menyinggung penolakan terhadap proyek KCJB yang sudah lama disuarakan sejumlah tokoh. Salah satunya adalah Ferry Juliantono, kini Menteri Koperasi, yang sejak menjabat sebagai Ketua Gerindra Jawa Barat kerap melakukan aksi protes karena proyek dinilai merusak lingkungan.
“Dulu Ferry berkali-kali demo karena titik proyek berada di Halim, markas elite TNI AU. Banyak yang bertanya, apakah intelijen Cina memang ingin menguasai area itu? Itu sudah jadi perdebatan sejak awal,” ungkapnya.
Syahganda menyayangkan sikap Jokowi yang menurutnya mengabaikan berbagai kritik sejak proyek ini digagas.
“Pengamat sudah memberi nasihat, tapi Pak Jokowi tidak mau dinasihati,” pungkasnya. (Ma/Red).
