Nusawarta.id – Jakarta. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti menoyoroti sikap sejumlah partai politik (parpol) yang ramai-ramai mendorong agar wacana kepala daerah kembali dipilih DPRD segera direalisasikan. Dia menyebut, sikap ini menunjukkan adanya keinginan dari elite parpol yang menginginkan adanya mekanisme sentralisasi ala Orde Baru.
“Para politisi kita ini terganggu dengan desentralisasi. Mereka inginnya semua ada di satu kontrol alias sentralisme. Diam-diam cara berpikir ala Soeharto itu memang mengakar di elit politik kita,” tutur dia dalam keterangannya, diterima di Jakarta, Senin (16/12/2024).
Alasan mahalnya biaya Pilkada, kata Ray, berbanding terbalik dengan besaran dana kampanye para pasangan calon laporkan ke penyelenggara pemilu. Dia menyatakan, persoalan Pilkada bukan di sisi biaya melainkan kejujuran para elite partai politik (parpol).
“Masalahnya bukan lagi soal biaya mahal tapi laporan tidak jujur tentang penggunaan dana kampanye. Sebab, pertama, tidak ada petunjuk yang valid menunjukkan biaya pilkada yang dimaksud mahal. Bila menilik laporan dana kampanye yang disampaikan ke KPUD, hampir tidak ditemukan sinyal kuat bahwa ada biaya yang sangat besar yang dikeluarkan oleh paslon,” ujar Ray.
Kalaupun memang benar mahal, Mantan Aktivis 98 melanjutkan, bukan di pembiayaan gelaran pesta demokrasi lokal. Tetapi di sisi mahar politik yang harus digelontorkan pasangan calon demi mendapat restu dan tiket maju kontestasi dari parpol.
Ditambah, kata dia, para paslon yang kadung mengeluarkan biaya mahar tentu tak mau berujung sia-sia. Maka saat berlaga di Pilkada, acap kali menghalalkan segala cara termasuk membeli suara, baik serangan fajar ke pemilih ataupun kongkalikong dengan oknum penyelenggara.
“Masalahnya bukan lagi soal biaya mahal tapi laporan tidak jujur tentang penggunaan dana kampanye. Sebab, pertama, tidak ada petunjuk yang valid menunjukkan biaya pilkada yang dimaksud mahal. Bila menilik laporan dana kampanye yang disampaikan ke KPUD, hampir tidak ditemukan sinyal kuat bahwa ada biaya yang sangat besar yang dikeluarkan oleh paslon,” ujar Ray.
Kalaupun memang benar mahal, Ray melanjutkan, bukan di pembiayaan gelaran pesta demokrasi lokal. Tetapi di sisi mahar politik yang harus digelontorkan pasangan calon demi mendapat restu dan tiket maju kontestasi dari parpol.
Ditambah, kata dia, para paslon yang kadung mengeluarkan biaya mahar tentu tak mau berujung sia-sia. Maka saat berlaga di Pilkada, acap kali menghalalkan segala cara termasuk membeli suara, baik serangan fajar ke pemilih ataupun kongkalikong dengan oknum penyelenggara.
“Artinya, masalahnya bukan pada sistem, tapi pada perilaku. Paslon dikejar keinginan untuk menang bukan karena ingin ada kompetisi yang jujur dan adil. Karena suara diduga dibeli, perahu dibayar, penyelenggara disuap. Dalam hal ini, masalahnya bukan pada biaya yang mahal tapi pada tata kelola dan moralitas partai dalam mengusung paslon,” tuturnya menjelaskan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana pengembalian kewenangan DPRD untuk memilih gubernur dan bupati/wali kota. Hal ini diutarakan saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
Mulanya, Prabowo menyoroti mahalnya biaya Pilkada yang baru-baru ini dilaksanakan. Ia pun mencontohkan negara lain yang bisa efisien dalam menjalankan pemilihan pemimpin daerah.
“Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara walaupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” kata Prabowo.
“Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih Gubernur, milih Bupati,” ungkapnya menambahkan.
Prabowo pun menilai negara-negara tersebut tidak perlu menghabiskan banyak uang hanya untuk menyelenggarakan Pilkada. Ia meyakini tingginya anggaran yang dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialihkan untuk kebijakan penting lainnya. “Efisien enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya saja,” ucapnya. (Ki/red)
