Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan, Abdul Muhaimin Iskandar, mengimbau agar perguruan tinggi di seluruh Indonesia berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan melalui pelaksanaan program pengabdian masyarakat berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN).
“Kampus memiliki kewajiban sebagai pengabdian masyarakatnya itu dengan KKN-nya (untuk ikut mengentaskan kemiskinan),” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Minggu (29/06/2025).
Ia menegaskan bahwa pengorganisasian secara terpadu terhadap program KKN dalam upaya pengentasan kemiskinan merupakan langkah strategis yang sangat penting guna mempercepat tercapainya target penurunan angka kemiskinan secara nasional.
Menurutnya, mahasiswa dapat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui keterlibatan aktif dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN), khususnya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Bentuk pemberdayaan tersebut dapat disesuaikan dengan bidang keilmuan yang ditekuni mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
“Dengan temuan-temuan ilmiahnya yang tentu harus kita libatkan menjadi bagian integral dalam mengatasi kemiskinan,” katanya.
Muhaimin Iskandar, menyampaikan harapannya agar peran aktif mahasiswa dalam program pengentasan kemiskinan dapat menjadi katalis terbentuknya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang terpadu, berkelanjutan, dan berdampak nyata.
Baca Juga : Kuliah Umum di Paramadina, Mahfud MD Kritik Penegakan Hukum dan Oligarki
Ia menekankan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat guna mempercepat proses pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
“Di sini ada Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana yang kita ajak untuk bagaimana KKN-nya agar pengabdian masyarakatnya mengatasi kemiskinan,” ujarnya.
Kemenko PMK berkomitmen mengoordinasikan upaya pengentasan kemiskinan menuju target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, antara lain melalui sosialisasi Inpres 8/2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. (Mf/Red)
