Nusawarta.id, Jakarta — Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menekankan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dan pencapaian SDGs. Hal itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk ‘Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen melalui Asta Cita Kemandirian Pangan dan Pencapaian SDGs’ di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Diskusi ini melibatkan pemerintah, BUMN, akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil guna merumuskan strategi memperkuat ekosistem pangan nasional.
Ketua panitia, Viviana Hanifa, menegaskan kemandirian pangan bukan sekadar isu ekonomi, melainkan soal martabat dan masa depan bangsa.
Baca Juga Kurban MN KAHMI 2025 Pecahkan Rekor, Presiden hingga Tokoh Bangsa Ambil Bagian
“Kemandirian pangan adalah harga diri bangsa. Inilah bentuk tanggung jawab moral dan intelektual kita kepada petani, nelayan, dan generasi berikutnya,” ujar Viviana.
Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI, sekaligus Staf Khusus Menpora, Syamsul Qomar, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam agenda ketahanan pangan.
“Pemerintah, BUMN, swasta, hingga masyarakat sipil harus bergandengan tangan. Ini bukan lagi sekadar diskusi, tapi panggilan untuk bergerak bersama,” tegasnya.
Perlu Paradigma Baru
Deputi Kemenko Pangan, Widiastuti, menegaskan sektor pangan rakyat harus jadi prioritas pembangunan ekonomi. Ia menilai ketergantungan pada industri dan keuangan perlu diimbangi dengan penguatan fondasi dari bawah.
“Ekonomi nasional perlu dibangun dari sawah, laut, dan dapur rakyat. Di situlah letak keberlanjutan dan pemerataan,” katanya.
Senada dengan itu, Budi Waryanto dari Badan Pangan Nasional menilai tata kelola pangan harus berbasis data dan memperkuat kelembagaan guna menghadapi tantangan global.
Adapun Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto dari Dewan Pengarah BULOG menilai perlu kampanye nasional mencintai produk lokal, khususnya beras. Ia menyebut keberpihakan pada produk dalam negeri sebagai wujud nyata nasionalisme sehari-hari.
“Mengonsumsi beras lokal adalah bentuk cinta tanah air yang sederhana, tapi berdampak besar bagi petani,” ujarnya.
Rekomendasi Terpadu: Teknologi dan Nasionalisme Pangan
Diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang memadukan pendekatan teknokratik dan keberpihakan pada rakyat. Di antaranya, digitalisasi rantai pasok pangan dari hulu ke hilir, integrasi big data antar-lembaga, serta penguatan posisi petani dan nelayan dalam skema ekonomi nasional.
Baca Juga MN KAHMI Gelar Silaturahmi Gagasan: Bahlil Kupas Hilirisasi sebagai Pilar Ekonomi Nasional
Forum juga menyoroti perlunya penyederhanaan regulasi yang tumpang tindih karena menghambat akses ke sumber daya dan pasar. Selain itu, kampanye cinta produk lokal, seperti konsumsi beras petani sendiri, didorong sebagai bentuk nasionalisme keseharian untuk memperkuat pasar domestik, menyejahterakan produsen, dan menjaga ketahanan pangan dari sisi permintaan. Seluruh elemen dari teknologi hingga kesadaran publik ditautkan dalam visi besar: Indonesia berdaulat pangan dan berkelanjutan secara ekonomi. (Ki/Red)
