Nusawarta.id, Jakarta — Lonjakan harga minyak dunia akibat gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah dinilai menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk mempercepat hilirisasi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Kebijakan tersebut dipandang mampu memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan) Moch Arief Cahyono mengatakan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia memiliki posisi strategis dalam mengendalikan rantai nilai industri sawit global. Saat ini, Indonesia menguasai lebih dari 60 persen produksi CPO dunia.
“Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi CPO adalah langkah konkret untuk mentransformasi Indonesia dari pemasok bahan baku menjadi produsen utama produk bernilai tambah tinggi yang dibutuhkan pasar global,” ujar Arief di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Menurut dia, pengolahan CPO menjadi berbagai produk turunan seperti margarin, kosmetik, sabun, oleokimia hingga bioenergi akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Arief menegaskan dominasi produksi CPO global memberikan Indonesia daya tawar yang kuat dalam menentukan arah pasokan dan harga produk turunan sawit di pasar dunia.
“Dengan penguasaan lebih dari 60 persen pasar CPO dunia, Indonesia memiliki leverage besar dalam menentukan arah pasokan dan harga produk turunan sawit global,” katanya.
Lebih lanjut, hilirisasi sawit juga dinilai menjadi fondasi penting bagi kemandirian energi nasional melalui pengembangan biodiesel B50, yaitu campuran 50 persen biodiesel berbasis sawit dengan bahan bakar solar.
Pemerintah memperkirakan implementasi penuh program biodiesel B50 membutuhkan sekitar 5,3 juta ton CPO. Volume tersebut dapat dialihkan dari ekspor untuk diolah menjadi biofuel sehingga berpotensi menggantikan impor solar, menghemat devisa, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
“Pemanfaatan biofuel sawit secara optimal berpotensi menggantikan impor solar secara signifikan. Dengan implementasi penuh B50, Indonesia berpeluang memenuhi kebutuhan energi dari sumber daya dalam negeri,” jelasnya.
Arief juga meluruskan berbagai persepsi yang dinilai tidak utuh terkait pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai dinamika geopolitik global, termasuk ilustrasi mengenai potensi gangguan distribusi minyak dunia melalui Selat Hormuz.
Ia menegaskan pernyataan tersebut bukan prediksi krisis, melainkan gambaran bahwa gangguan pasokan energi global dapat memengaruhi harga minyak dunia. Dalam situasi tersebut, Indonesia justru memiliki keunggulan karena menguasai produksi CPO global.
“Jika dikelola optimal melalui hilirisasi, posisi ini menjadi kekuatan strategis sekaligus bargaining power Indonesia dalam percaturan ekonomi global,” ujarnya.
Kinerja industri sawit nasional juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi CPO Indonesia pada 2025 mencapai 51,66 juta ton atau meningkat 7,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara total produksi CPO dan PKO tercatat sebesar 56,55 juta ton atau naik 7,18 persen.
Di sisi perdagangan, ekspor produk sawit mencapai 32,34 juta ton atau meningkat 9,51 persen dengan nilai US$35,87 miliar atau sekitar Rp590 triliun, naik 29,23 persen secara tahunan.
Peningkatan tersebut turut mendorong kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 125,45 pada Februari 2026. NTP subsektor perkebunan bahkan mencapai level tertinggi seiring meningkatnya permintaan dan harga sawit di tingkat petani.
Secara ekonomi, hilirisasi sawit mampu meningkatkan nilai tambah secara signifikan, berkisar antara tiga hingga lebih dari 30 kali lipat dibandingkan ekspor CPO mentah. Saat ini industri hilir sawit di Indonesia telah menghasilkan lebih dari 193 jenis produk turunan, mulai dari pangan, kosmetik, bahan kimia hingga bioenergi.
Transformasi tersebut dinilai mampu memperkuat struktur industri nasional, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan harga komoditas di tingkat petani melalui efek ekonomi berantai.
Selain sektor energi, Arief menambahkan peningkatan produksi beras nasional juga turut memengaruhi dinamika pasar pangan global. Pada 2025 produksi beras Indonesia mencapai sekitar 34,69 juta ton atau meningkat lebih dari 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan produksi tersebut membuat Indonesia menghentikan impor beras setelah sebelumnya mengimpor sekitar 7,5 juta ton pada periode 2023–2024. Berkurangnya permintaan Indonesia sekitar 3–4 juta ton bahkan setara dengan 5–7 persen dari total perdagangan beras dunia.
Cadangan beras nasional yang mencapai sekitar 4,3 juta ton pada awal 2026 menunjukkan Indonesia tidak lagi menjadi pembeli besar dalam jangka pendek.
“Kebijakan hilirisasi yang didorong Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merupakan bagian dari strategi besar pembangunan nasional berbasis pertanian. Nilai tambah tertinggi berada di hilir, dan di situlah Indonesia harus mengambil peran utama,” kata Arief.
