Nusawarta.id, Jakarta – Kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan, setelah sempat berada di level terendah pada kuartal sebelumnya. Data Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) yang dirilis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat penguatan signifikan ke level 130,6 pada Oktober 2025, naik dari 117,3 pada September 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai peningkatan ini sebagai hasil dari kebijakan pemerintah yang berhasil membalikkan sentimen publik, meskipun beberapa langkah dianggap “drastis” oleh sebagian pihak.
“Kemarin, pada Juli, Agustus, dan September, indeks terus turun ke titik terendah. Inilah periode banyak demonstrasi. Namun, kebijakan yang kami lakukan, meski agak ceplas-ceplos bagi sebagian kalangan, berhasil membalikkan persepsi masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Purbaya saat wawancara cegat di Jakarta, Senin (27/10).
Purbaya menekankan bahwa perbaikan kepercayaan publik sejalan dengan membaiknya kinerja ekonomi nasional.
Baca Juga : PKS Desak Menteri Keuangan Sikat Mafia Impor Tekstil dan Pakaian Impor Ilegal
“Ketika ekonomi melemah, masyarakat cenderung tidak puas terhadap pemerintah, sehingga muncul aksi demonstrasi besar-besaran. Tapi ketika ekonomi mulai pulih, kepercayaan masyarakat kembali meningkat,” tambahnya.
Menteri Keuangan itu juga menilai gaya komunikasinya yang kerap dikritik karena dianggap ceroboh atau ‘koboi’ justru berdampak positif dalam pemulihan kepercayaan publik. Menurut Purbaya, gaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin percepatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025.
“Saya hanyalah perpanjangan tangan Presiden, dengan versi yang lebih halus. Tujuannya agar ekonomi bergerak lebih cepat di triwulan IV. Hasilnya sudah mulai terlihat, dan saya berharap ke depan lebih baik lagi,” kata Purbaya.
Selain faktor komunikasi, Purbaya menilai langkah pemerintah menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) turut mendukung pergerakan ekonomi. Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit perbankan serta penjualan ritel, yang tercatat oleh Bank Indonesia (BI).
Baca Juga : Bank Indonesia Kurangi SRBI, Dorong Likuiditas Pasar
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa penempatan dana pemerintah di sektor perbankan mendorong kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat.
Data BI menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 sebesar 7,7 persen, naik tipis dari 7,56 persen pada Agustus 2025. Pertumbuhan uang primer (M0) adjusted tercatat 18,58 persen year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan M0 non-adjusted sebesar 13,16 persen yoy.
Perry menambahkan, uang primer adjusted memperhitungkan dampak penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bank di BI akibat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).
“Kebijakan ini membantu meningkatkan likuiditas di perbankan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat,” ujarnya.
Dengan perbaikan IKKP yang signifikan, pemerintah berharap sentimen positif ini akan berlanjut hingga akhir tahun 2025, mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV. (Ki/Red)
