Nusawarta.id, Jakarta — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan sepuluh taujihat atau pesan penting yang menekankan pentingnya persatuan umat, penegakan keadilan, serta upaya mewujudkan perdamaian dunia. Pesan tersebut disampaikan dalam momentum Halal Bihalal 1447 Hijriah yang digelar di Jakarta, Rabu (15/4/2026) malam.
Taujihat yang bertajuk “Bersatu dalam Ukhuwah untuk Keadilan dan Perdamaian Dunia” itu dibacakan oleh perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam pendiri MUI sebagai simbol kebersamaan dan persatuan umat. Acara tersebut juga menjadi ajang silaturahim antara berbagai ormas Islam dan tokoh umat.
Sejumlah tokoh yang membacakan taujihat tersebut antara lain Nizar Ali dari Nahdlatul Ulama, Sahad Ibrahim dari Muhammadiyah, dan Syarfi Hutauruk dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Selain itu, turut membacakan pesan tersebut Rusydy Zakaria (GUPPI), Rahmat Hidayat (DMI), Oke Setiadi Affendi (MA), Ruswanto (PTDI), Musyhuril Khamis (Al Washliyah), Inayatullah A. Hasim (Al Ittihadiyah), serta Hamdan Zoelva dari Syarikat Islam.
Pembacaan taujihat dipandu oleh Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan bersama Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis dan Marsudi Syuhud.
Dalam poin pertama taujihat, MUI menegaskan bahwa seluruh umat manusia memiliki tanggung jawab moral dan kemanusiaan untuk menegakkan keadilan serta memberantas kezaliman. Karena itu, umat manusia didorong untuk menolak dan menghentikan peperangan yang dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan.
MUI juga menekankan pentingnya memperkuat ukhuwah atau persaudaraan, baik dalam konteks kemanusiaan maupun kebangsaan. Persatuan tersebut dinilai menjadi fondasi untuk mewujudkan kemerdekaan, keadilan bersama, serta perdamaian dunia.
Selain itu, MUI mengingatkan para tokoh masyarakat dan umat agar berhati-hati dalam menyampaikan pendapat maupun menyebarkan informasi. Umat diminta mengedepankan sikap bijaksana serta melakukan tabayyun atau klarifikasi terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya guna mencegah kesalahpahaman dan potensi perpecahan.
Dalam taujihat lainnya, MUI menyoroti kondisi global yang dinilai diwarnai ketidakpastian akibat tindakan sepihak sejumlah negara terhadap negara lain yang berdaulat. MUI pun mendorong peran lebih aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menegakkan Piagam PBB serta menjaga tatanan dunia yang adil dan damai.
MUI juga mengutuk keras berbagai agresi militer yang menimbulkan korban sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, serta menghancurkan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Para pelaku kejahatan perang didorong untuk diadili melalui mekanisme hukum internasional, termasuk di International Court of Justice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC).
Dalam konteks konflik global, MUI menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Menurut MUI, bangsa Palestina memiliki hak historis dan konstitusional untuk merdeka, sejalan dengan semangat yang pernah disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung yang menuntut penghapusan penjajahan di seluruh dunia.
Baca Juga : Lebaran Berbeda, Persatuan Tetap Dijaga: MUI Serukan Toleransi dan Konsistensi Ibadah
Selain itu, MUI juga menyerukan reformasi mendasar dalam tubuh PBB, termasuk penghapusan hak veto di Dewan Keamanan yang dinilai diskriminatif dan tidak mencerminkan prinsip kesetaraan antarnegara.
Pada poin terakhir taujihat, MUI berharap pemerintah Indonesia terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta aktif memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia. Termasuk di dalamnya upaya mendukung kemerdekaan Palestina dan memperkuat perlindungan terhadap pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di berbagai misi internasional.
