Nusawarta.id, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dipastikan tidak dapat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa ketidakhadiran Presiden disebabkan bertepatan dengan sejumlah agenda penting di dalam negeri yang tidak bisa ditunda.
“Iya betul. Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air, sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20,” ujar Teddy, Jumat (21/11/2025), tanpa merinci secara spesifik agenda yang dimaksud.
Meski demikian, pemerintah memastikan tetap menjaga etiket diplomatik dengan mengirimkan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) sebagai utusan khusus Presiden. Utusan tersebut bertugas menyerahkan surat resmi permohonan ketidakhadiran Presiden kepada Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa.
“Pemerintah sudah mengirim Wamenko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramaphosa, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir,” tambah Teddy.
Dalam upaya menjaga keterlibatan aktif Indonesia dalam forum internasional, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Johannesburg, Afrika Selatan, pada Jumat pukul 09.30 WIB. Keberangkatan Wapres dilakukan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Selama KTT G20, Wapres Gibran dijadwalkan menghadiri seluruh rangkaian forum yang berlangsung di Johannesburg Expo Centre, termasuk menyampaikan pidato mewakili Presiden RI. Selain itu, Wapres juga akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat. Kehadiran Wapres diharapkan menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam pemulihan ekonomi global serta memperkuat kerja sama internasional.
KTT G20 tahun ini mengangkat sejumlah isu strategis global, yang dibagi dalam tiga sesi utama. Pertama, ekonomi berkelanjutan dan permasalahan utang negara berkembang. Kedua, pembangunan dunia yang tangguh, termasuk isu iklim dan transisi energi. Ketiga, pembahasan terkait pekerjaan layak, tata kelola kecerdasan buatan, dan isu mineral kritis yang menjadi prioritas bagi Indonesia.
Dengan penugasan Wapres Gibran sebagai wakil resmi Presiden, Indonesia tetap dapat menyuarakan kepentingan nasional dalam forum yang mempertemukan para pemimpin dunia tersebut, sekaligus menjaga hubungan diplomatik yang erat dengan negara anggota G20.
