Nusawarta.id, Jakarta – Komisi V DPR RI meminta pemerintah menahan rencana kenaikan tarif tol menjelang masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang menegaskan bahwa permintaan publik agar tarif tol tidak naik kian menguat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada akhir tahun.
“Jangan naik dulu tarif tol ini sebelum Natal dan Tahun Baru. Itu suara yang disampaikan masyarakat kepada kami. Setelah itu nanti mari kita evaluasi setelah Panja ini bekerja. Tentu proses selanjutnya akan kita bicarakan secara bersama,” ujar Lasarus dalam rapat di Senayan, Rabu (10/12/2025).
Lasarus menjelaskan, Komisi V DPR RI saat ini tengah membentuk Panitia Kerja (Panja) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol. Panja tersebut bertugas menilai implementasi SPM oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), mulai dari kualitas infrastruktur hingga pelayanan kepada pengguna jalan. Evaluasi mencakup berbagai indikator, seperti kondisi jalan, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, aspek keselamatan, serta kinerja unit pertolongan dan bantuan layanan.
Menurut Lasarus, aspirasi terkait penahanan tarif tol tidak hanya datang dari para pengguna jalan, tetapi juga dari sejumlah pemangku kepentingan sektor transportasi. Kepala daerah di berbagai wilayah turut mendorong agar tarif tol tetap stabil demi menjaga kelancaran arus mobilitas selama periode akhir tahun.
“Ada aspirasi dari masyarakat, kalaupun tidak bisa memberi diskon, jangan naiklah tol menjelang Natal dan Tahun Baru. Itu permintaan dari masyarakat transportasi Indonesia yang disampaikan kepada kami. Demikian juga dari para kepala daerah,” tegasnya.
Sementara DPR meminta agar tarif tol tidak naik, pemerintah justru tengah menyiapkan berbagai stimulus untuk meringankan biaya perjalanan masyarakat menjelang Nataru 2026. Salah satunya berupa diskon tarif pada sejumlah moda transportasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan diskon tarif tol sebesar 10–20 persen. Diskon ini berlaku tiga hari pada 22–23 dan 31 Desember 2025, mencakup 26 ruas jalan tol, antara lain dua ruas di Jabodetabek, sembilan ruas Trans Jawa, tiga ruas Non-Jawa, serta 12 ruas Trans Sumatera.
Di sektor transportasi laut, Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, memaparkan bahwa pemerintah menyiapkan diskon tarif angkutan kapal Pelni sebesar 20 persen untuk pembelian tiket periode 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Selain itu, tiket kereta api mendapat potongan harga 30 persen, dan diskon ISDP penyeberangan juga diberlakukan pada periode keberangkatan 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.
“Untuk pesawat terbang berlaku 22 Desember sampai 10 Januari, dengan diskon kira-kira 13–14 persen dari harga semula. Diskon ini diberikan bagi semua penumpang tarif ekonomi,” ujar Suntana.
Pemerintah juga menyiapkan program mudik gratis menggunakan bus di beberapa terminal yang telah ditunjuk. Selain itu, tersedia layanan pengangkutan sepeda motor menggunakan kereta api dan kapal laut untuk meminimalkan risiko kecelakaan selama perjalanan.
“Pemerintah melaksanakan mudik gratis bagi masyarakat, baik yang menggunakan bus maupun saudara-saudara kita yang akan naik motor. Nantinya ada kereta api dan pelabuhan yang menyiapkan angkutan motor ke wilayah-wilayah tujuan,” tambah Suntana.
Dengan berbagai stimulus tersebut, pemerintah berharap mobilitas masyarakat selama libur Nataru dapat berlangsung aman, lancar, dan terjangkau. Sementara itu, DPR menegaskan komitmennya mengawal kebijakan tarif tol agar tidak membebani masyarakat yang tengah bersiap merayakan momentum libur akhir tahun.
