Nusawarta.id, Mataram — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan program bantuan semata, melainkan harus diawali dengan pembenahan tata kelola serta penyamaan basis data. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada puncak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Kamis (16/4/2026).
Dalam forum yang dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, serta jajaran DPRD, Forkopimda, kepala daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat, Gus Ipul—sapaan akrab Saifullah Yusuf—menyampaikan bahwa fondasi utama pengentasan kemiskinan adalah tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, perbaikan tata kelola menjadi langkah pertama yang harus dilakukan apabila pemerintah ingin menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kemiskinan mau turun, kesejahteraan naik, kata kunci yang pertama adalah tata kelolanya diperbaiki dulu. Kalau tata kelolanya sudah baik, Insya Allah yang lain akan mengikuti,” ujarnya.
Selain tata kelola, Gus Ipul juga menekankan pentingnya komitmen integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa praktik korupsi tidak lagi memiliki ruang di tengah sistem pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.
“Stop korupsi, itu masa lalu. Mari kita berjamaah untuk urusan yang benar. Tidak lagi untuk urusan korupsi,” tegasnya.
Baca Juga : Puan: Lonjakan Harga Plastik Jadi Momentum Beralih ke Kemasan Organik
Ia menambahkan bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Menurutnya, program pengentasan kemiskinan tidak boleh bersifat sementara, melainkan harus dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Arahnya harus jelas, dikerjakan bersama-sama, dan dilakukan terus-menerus. Itu yang diajarkan Undang-Undang kepada kita,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengajak pemerintah daerah memulai langkah paling mendasar dalam penanganan kemiskinan, yakni menyamakan basis data. Ia menyoroti pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan bersama agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
Menurutnya, penyatuan data menjadi kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan data yang berbeda-beda. Semua harus mulai dari data yang sama, lalu kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Gus Ipul juga menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, harus melanjutkannya dengan program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan agar masyarakat dapat hidup mandiri.
Ia mencontohkan pentingnya keberadaan rumah singgah dan sentra pelayanan sosial milik Kementerian Sosial di daerah untuk menjangkau kelompok rentan. Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu memiliki fasilitas serupa sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul turut menyoroti program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Sekolah Rakyat ini bukan sekadar sekolah, tapi upaya memuliakan keluarga miskin, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang selama ini dianggap tidak mungkin,” jelasnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah di NTB untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan program tersebut, termasuk menyiapkan lahan dan dukungan yang diperlukan.
Menutup arahannya, Gus Ipul mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar upaya pengentasan kemiskinan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Saya ingin kita bekerja bersama, berjamaah, supaya apa yang menjadi cita-cita kita yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan betul-betul bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menilai Musrenbang tahun ini menjadi momentum penting karena mempertemukan langsung pemerintah pusat dan daerah dalam satu forum perencanaan pembangunan.
Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa peran desa sangat menentukan dalam menurunkan angka kemiskinan, terutama melalui penguatan pembangunan berbasis desa.
Kegiatan Musrenbang tersebut ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi NTB dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengawasan implementasi program unggulan daerah. Selain itu, turut ditandatangani berita acara kesepakatan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
