Nusawarta.id, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Said Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Ia menilai langkah itu penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus arah kebijakan pemerintah dalam melanjutkan proyek strategis nasional tersebut hingga ke ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi.
“KPK segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Itu akan lebih baik,” ujar Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Menurut Said, kepastian hukum dari KPK menjadi krusial agar proyek infrastruktur transportasi berkecepatan tinggi itu tidak terganggu oleh isu hukum yang berlarut-larut. Meski demikian, ia menegaskan agar pemerintah tidak serta-merta menghentikan proyek yang dinilainya memiliki manfaat besar bagi konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tapi juga jangan sampai menghentikan program yang, dalam tanda kutip, sangat baik. Bayangkan saja kalau kita punya kereta cepat Jakarta–Bandung–Surabaya–Banyuwangi. Itu akan luar biasa. Dan mungkin jauh lebih visibel dibandingkan hanya berhenti di Bandung,” ucapnya.
Baca Juga : Megawati Tiga Kali Ingatkan Pemerintah Soal Risiko Proyek Kereta Cepat Whoosh
Said menilai, pembangunan jaringan kereta cepat lintas Jawa dapat menjadi tonggak baru transportasi publik modern di Indonesia. Selain mempercepat mobilitas manusia dan barang, proyek ini juga berpotensi mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang jalur yang dilalui.
Sementara itu, KPK sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut proses penyelidikan sudah dimulai sejak awal 2025.
“Secara umum, KPK tengah mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ini,” kata Budi kepada wartawan, dikutip Selasa (28/10/2025).
Meski begitu, Budi enggan memerinci jumlah maupun identitas pihak yang telah dimintai keterangan. Ia juga belum menjelaskan dugaan praktik korupsi yang terjadi dalam proyek yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut.
“Karena masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci,” jelasnya.
Budi menambahkan, KPK membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berperan aktif dengan memberikan informasi tambahan terkait proyek kereta cepat itu. “KPK mengimbau siapa pun yang memiliki data atau informasi terkait proyek ini agar segera menyampaikannya kepada kami,” ujarnya.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang kini beroperasi dengan nama Whoosh, merupakan proyek kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok. Meski telah beroperasi secara komersial sejak akhir 2023, proyek ini kerap disorot karena pembengkakan biaya serta dugaan penyimpangan dalam proses pengerjaannya.
Dorongan Said Abdullah agar penyelidikan segera dituntaskan diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum sekaligus memperkuat dasar bagi pemerintah jika ingin melanjutkan proyek tersebut hingga ke Banyuwangi.
