Nusawarta.id, Jakarta – Komisi II DPR RI memastikan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Agraria yang bertugas mempercepat pengungkapan berbagai persoalan sengketa tanah di Indonesia. Salah satu kasus yang mendapatkan perhatian khusus adalah sengketa lahan yang menimpa Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar.
Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa persoalan yang dialami JK menjadi bagian penting dalam agenda kerja Pansus Agraria. Menurutnya, Pansus bertugas mengurai akar masalah dan mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik mafia tanah.
“Kasus yang menimpa Pak JK ini menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan pengungkapan kasus agraria di Indonesia. Kita identifikasi masalahnya seperti apa, siapa saja yang bermain, dan bagaimana formula penyelesaiannya agar ke depan tidak muncul masalah serupa,” ujar Khozin di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Khozin menambahkan, Komisi II telah menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, pada pekan depan. Rapat tersebut disebut akan menjadi momentum untuk meminta penjelasan resmi terkait penanganan sengketa lahan yang menyeret nama mantan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Baca Juga : Lippo Group Bantah Serobot Lahan Milik Jusuf Kalla di Makassar
“Insya Allah minggu depan ada raker dengan Kementerian ATR/BPN, sekaligus kita akan minta klarifikasi,” jelasnya.
JK Geram: Tuduhan Ada Rekayasa dan Permainan Mafia Tanah
Sebelumnya, JK menyampaikan kekecewaan dan kemarahannya atas klaim sepihak yang dianggap sebagai upaya penyerobotan terhadap lahannya seluas 16,5 hektare di kawasan PT GMTD, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Ia menduga kuat adanya rekayasa yang melibatkan aktor-aktor mafia tanah.
“Jadi itu kebohongan dan rekayasa, itu permainan Lippo, itu ciri Lippo itu. Jadi jangan main-main di sini, Makassar ini!” tegas JK saat meninjau langsung lokasi lahan tersebut, Rabu (5/11/2025).
JK juga heran karena tiba-tiba lahannya diklaim oleh seorang penjual ikan bernama Manjung Ballang. Ia mempertanyakan logika klaim tersebut dan menyebutnya tidak masuk akal.
“Karena yang dituntut itu, siapa namanya… Manjung Ballang. Itu penjual ikan. Masa penjual ikan punya tanah seluas ini?” ucapnya.
Pebisnis senior tersebut menjelaskan bahwa tanah itu ia beli langsung dari anak Raja Gowa. Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen kepemilikan sah secara hukum dan mencurigai adanya rekayasa yang melibatkan pihak terkait dengan PT GMTD.
“Iya, dugaan rekayasa. Karena ini kita punya. Ada suratnya, ada sertipikatnya. Itu cepat-cepat diselesaikan, itu namanya perampokan, kan. Benar enggak?” katanya kepada wartawan.
Lippo Grup Bantah Terlibat
Di tengah tuduhan tersebut, Lippo Grup melalui CEO James Riady membantah keterlibatan pihaknya dalam penyerobotan lahan milik JK. James menegaskan bahwa tanah yang disengketakan bukan milik Lippo.
Baca Juga : Lahan Jusuf Kalla Diserobot, DPR Minta Mafia Tanah Diusut Tuntas
“Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar,” ujar James di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (10/11/2025).
Meski begitu, James mengakui bahwa Lippo merupakan salah satu pemegang saham di PT GMTD, perusahaan yang juga mengklaim hak atas lahan yang dipermasalahkan tersebut.
“Lahan itu kepemilikan dari perusahaan pemda di daerah yang namanya PT GMTD, di mana itu perusahaan terbuka. Lippo adalah salah satu pemegang saham,” ucapnya.
Pansus Agraria Diharapkan Ungkap Alur Permainan Mafia Tanah
Pembentukan Pansus Agraria oleh DPR dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong transparansi dan penyelesaian beragam kasus agraria yang selama ini terkesan berlarut. Dengan masuknya kasus JK dalam fokus kerja Pansus, Komisi II berharap dapat menelusuri dugaan praktik mafia tanah yang disebut semakin marak di berbagai daerah.
Rapat dengan Kementerian ATR/BPN pada pekan depan diyakini akan menjadi titik penting dalam membuka tabir sengketa lahan yang kini menjadi perhatian publik nasional. (Ki/Red)
