Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengusulkan agar rencana Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya pembelajaran bahasa Prancis di seluruh jenjang pendidikan nasional diterapkan secara bertahap.
Menurut Lalu, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan sistem pendidikan di lapangan. Apabila implementasi secara menyeluruh belum memungkinkan, maka pembelajaran bahasa Prancis dapat dimulai sebagai mata pelajaran pilihan atau program khusus di sekolah-sekolah tertentu.
“Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting,” ujar Lalu dalam keterangan di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Ia menekankan, kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek diplomasi internasional, tetapi harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, serta manfaat nyata bagi peserta didik. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan penjelasan komprehensif terkait rencana tersebut.
Baca Juga : TNI AD Tegaskan Penanganan Begal dalam Kerangka Operasi Militer Selain Perang
“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan agar pembelajaran bahasa Prancis diperluas di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Prancis serta menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan global.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sambutan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Kamis waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya peningkatan kerja sama di bidang pendidikan.
“Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo, sebagaimana dipantau secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Rencana tersebut kemudian memunculkan sejumlah respons di dalam negeri, termasuk dari kalangan legislatif. Komisi X DPR RI menilai kebijakan ini perlu dikaji lebih mendalam agar implementasinya tidak menimbulkan beban baru bagi sekolah maupun tenaga pendidik.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan dapat segera memberikan penjelasan teknis terkait kesiapan kurikulum, ketersediaan guru bahasa Prancis, serta skema penerapan di satuan pendidikan.
Dengan demikian, kebijakan penguatan bahasa asing diharapkan tidak hanya menjadi agenda strategis di tingkat diplomasi, tetapi juga benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan nasional.
