Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung atas penolakan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta. Idrus menilai sikap tersebut bukan bentuk populisme, melainkan posisi prinsipil yang mencerminkan martabat bangsa, solidaritas kemanusiaan, dan konsistensi diplomasi luar negeri Indonesia.
“Selama Israel belum mengakui Palestina, kita tidak punya dasar moral maupun diplomatik untuk bersikap seolah-olah hubungan sudah normal,” kata Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/10).
Ia menilai bahwa memberi ruang bagi delegasi Israel, di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza, dapat merusak citra dan posisi Indonesia di mata dunia internasional. Karena itu, menurutnya, keputusan penolakan merupakan bentuk ketegasan dalam menjaga komitmen diplomatik yang telah lama dipegang Indonesia.
Baca Juga Gubernur Pramono: Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Siap Hadapi Transformasi 2028
Idrus mengingatkan bahwa posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi dan refleksi nilai kemanusiaan yang harus terus dijaga.
“Ini bukan sekadar urusan teknis olahraga. Ini menyangkut moral dan politik luar negeri,” ujarnya.
Ia juga meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta pihak penyelenggara kompetisi untuk mempertimbangkan secara matang dampak strategis dari kebijakan terkait kehadiran atlet Israel, termasuk potensi sanksi dari federasi olahraga internasional dan reaksi publik di dalam negeri.
Lebih lanjut, Idrus menegaskan bahwa penolakan terhadap kontingen Israel bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam sejumlah ajang internasional sebelumnya, Indonesia juga mengambil sikap serupa dengan alasan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
“Ini bukan tindakan intimidatif, tapi bentuk konsistensi. Kita harus menjaga integritas bangsa di tengah tekanan global,” tegasnya, yang juga menjabat sebagai Penasihat DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI).
Sikap tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait isu ini sebelumnya menuai perhatian publik. Ia secara terbuka meminta agar visa bagi atlet Israel tidak dikeluarkan.
“Kalau saya, yang paling penting visanya nggak usah dikeluarkan saja, supaya nggak ke Jakarta. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini,” ujar Pramono.
Ia menilai bahwa kehadiran atlet Israel di tengah konflik Gaza dapat memicu reaksi emosional masyarakat Indonesia, yang masih menyimpan memori kelam terhadap agresi Israel.
Pramono pun merujuk pada pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB sebagai pijakan kebijakan luar negeri yang tegas.
“Pidato Pak Presiden sudah clear. Jadi nggak perlu diterjemahkan lagi,” tuturnya.
Dalam pidatonya di hadapan PBB, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel apabila negara itu terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina secara resmi.
“Kami siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel apabila negara itu mengakui Palestina secara sah,” ujar Prabowo dalam wawancara dengan Reuters di Paris, Mei 2025.
Pernyataan tersebut disebut sebagai bentuk keseimbangan diplomasi Indonesia—mendukung perdamaian dua negara tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kemanusiaan. (Fikri/Red)
