Nusawarta.id, Jakarta — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengingatkan pemerintah agar arah kebijakan pendidikan nasional pada 2026 tidak lagi terjebak pada pendekatan lama yang menitikberatkan pembangunan fisik dan pengadaan sarana semata. Menurutnya, kebijakan pendidikan harus mengalami pergeseran mendasar dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pembelajaran serta kompetensi guru, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal tersebut disampaikan Hetifah dalam refleksi akhir tahun 2025 yang disampaikannya pada Sabtu (27/12/2025). Ia menegaskan bahwa berbagai program pembangunan dan distribusi teknologi pendidikan tidak akan memberikan dampak signifikan jika tidak dibarengi dengan kehadiran pendidik yang berkualitas dan sistem pembelajaran yang kuat.
“Orientasi kebijakan pendidikan harus bergeser. Tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik dan distribusi perangkat, tetapi harus terus melangkah maju dan terus meningkat pada kualitas pembelajaran dan sumber daya manusianya,” tegas Hetifah.
Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa banyak sekolah menerima bantuan infrastruktur dan teknologi, namun belum mampu memanfaatkannya secara optimal. Kondisi ini, kata dia, menjadi bukti bahwa pembangunan pendidikan tidak bisa dipandang semata dari sisi kuantitatif.
Hetifah secara khusus menyoroti implementasi program digitalisasi pendidikan yang selama ini kerap diukur dari jumlah perangkat yang berhasil didistribusikan ke sekolah-sekolah. Ia menilai pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan “digitalisasi semu” jika tidak disertai peningkatan kapasitas guru dan kualitas konten pembelajaran.
“Tumpukan Papan Interaktif Digital di sekolah tidak akan mencerdaskan bangsa jika hanya menjadi pajangan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa digitalisasi pendidikan seharusnya diukur dari sejauh mana teknologi tersebut digunakan secara bermakna dalam proses belajar-mengajar di ruang kelas. Hal itu, lanjut Hetifah, hanya dapat tercapai apabila guru memiliki kompetensi pedagogis dan literasi digital yang memadai, serta didukung konten pembelajaran yang relevan dan berkualitas.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap pola birokrasi lama yang seringkali menganggap tugas selesai setelah barang terkirim, tanpa evaluasi terhadap dampak pedagogis dan peningkatan capaian belajar peserta didik.
Selain digitalisasi, Hetifah juga menyinggung pengembangan program SMA Unggul Garuda. Ia mengingatkan agar inisiatif tersebut tidak justru melahirkan elitisme baru dalam dunia pendidikan yang hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.
“Akses terhadap pendidikan bermutu harus didemokratisasi, termasuk bagi anak-anak di wilayah yang selama ini terpinggirkan,” kata Hetifah.
Menurutnya, keberadaan sekolah unggulan seharusnya menjadi instrumen pemerataan mutu pendidikan nasional, bukan sebaliknya memperlebar kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal.
Dalam kesempatan yang sama, Hetifah juga memberikan perhatian khusus terhadap dua program populis, yakni Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai kedua program tersebut memiliki tujuan mulia karena menyasar kelompok rentan, namun berisiko menimbulkan persoalan apabila tidak didukung perencanaan dan data yang akurat.
“Sekolah Rakyat membutuhkan kejelasan kriteria penerima manfaat serta penentuan lokasi berbasis data agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program lain,” jelasnya.
Sementara untuk program Makan Bergizi Gratis yang menyerap anggaran besar, Hetifah meminta agar tahun 2026 dijadikan sebagai fase konsolidasi kualitas pelaksanaan program.
“Anggaran besar yang dialokasikan harus benar-benar tepat sasaran dan mendukung kesiapan belajar peserta didik, bukan sekadar mengejar target kuantitas,” tambahnya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Hetifah tetap memberikan apresiasi terhadap capaian pemerintah di sektor pendidikan sepanjang 2025. Ia menilai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), khususnya kebijakan transfer langsung tunjangan profesi guru serta pemberian insentif bagi guru honorer, sebagai langkah progresif yang memanusiakan pendidik.
“Kesejahteraan guru adalah fondasi utama kualitas pendidikan. Langkah ini patut diapresiasi,” ujarnya.
Namun demikian, Hetifah menegaskan bahwa apresiasi tersebut harus disertai dengan evaluasi berkelanjutan agar kebijakan pendidikan nasional benar-benar mampu menjawab tantangan zaman dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh anak bangsa.
“Apresiasi ini disertai dengan evaluasi yang kritis agar kebijakan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan zaman dan keadilan sosial,” pungkasnya.
