Nusawarta.id, Jakarta – Hasil survei terbaru Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 78,3 persen dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Angka ini dinilai tinggi dan mendekati angka psikologis 80 persen.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR menyampaikan, tingkat kepuasan tersebut terdiri dari 9,7 persen responden yang mengaku sangat puas dan 68,6 persen cukup puas terhadap kinerja Presiden.
“Tingkat kepuasan kepada Prabowo sebagai presiden adalah 78,3 persen. Ini angka yang relatif tinggi karena berada di atas 70 persen,” ujar Hanta dalam pemaparan hasil survei yang disampaikan secara daring dari Jakarta, Minggu (19/10).
Survei juga mencatat sejumlah alasan utama di balik kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sebanyak 22,9 persen responden mengapresiasi figur kepemimpinan Prabowo yang dinilai tegas, berani, dan bertanggung jawab. Sementara itu, 13,4 persen menyebut bantuan sosial yang dirasakan bermanfaat, 11,4 persen menilai Prabowo dekat dengan rakyat kecil, 9,2 persen mengapresiasi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta 8,5 persen menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai faktor pendukung.
Meski demikian, terdapat 19,2 persen responden yang mengaku tidak puas, dengan rincian 17,5 persen menyatakan kurang puas dan 1,7 persen sangat tidak puas.
Selain itu, survei juga mengukur tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara keseluruhan. Hasilnya, 78,1 persen responden menyatakan puas, terdiri atas 9,8 persen sangat puas dan 68,3 persen cukup puas.
Adapun alasan utama kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran meliputi kepemimpinan yang tegas dan berwibawa (18,8 persen), bantuan pemerintah yang dianggap tepat sasaran (12,3 persen), program MBG (10,4 persen), pemberantasan korupsi (8,1 persen), serta kinerja yang terbukti (6,2 persen).
Sementara itu, responden yang menyatakan tidak puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 19,3 persen. Alasan ketidakpuasan antara lain kondisi ekonomi yang belum stabil (26,7 persen), bantuan yang tidak tepat sasaran (15,7 persen), kasus korupsi (8,9 persen), mahalnya harga kebutuhan pokok (7 persen), dan kurangnya lapangan kerja (6,3 persen).
“Lima alasan ini menjadi masukan penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Hanta.
Survei dilakukan pada 3–10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.220 responden yang merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (Fikri/Red)
