Nusawarta.id, Jakarta — Proyek Tol Bogor-Serpong via Parung kembali menjadi sorotan. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyebut proyek tol sepanjang 32,2 kilometer itu telah bergulir selama satu dekade, namun terkendala masalah klasik: pembebasan lahan.
“Sudah berproses sekitar 10 tahun. Ya, pasti ada [mafia tanah] lah. Tapi dengan asas kekeluargaan, kita bisa selesaikan pelan-pelan,” kata Dody kepada wartawan usai acara penandatanganan perjanjian regres proyek tol tersebut, Jumat (3/10).
Proyek yang menelan anggaran Rp12,3 triliun ini dinilai strategis karena akan menghubungkan Bogor dan Serpong melalui Parung. Dody berharap, kehadiran tol ini dapat memangkas waktu tempuh antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Baca Juga : Proyek Infrastruktur di IKN Tetap Berlanjut, Kementerian PU Fokus Selesaikan Kontrak MYC
Namun, ia tak menampik bahwa lambatnya pembebasan lahan membuat progres proyek berjalan lebih lambat dari rencana. “Kalau pembebasan lahannya agak lama, jadi ya progresnya juga ikut melambat,” ujarnya.
Menghubungkan Dua Provinsi
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian, menjelaskan bahwa tol ini akan melintasi dua provinsi, yaitu Jawa Barat sepanjang 27,83 km dan Banten 4,2 km. Jalan tol ini akan menghubungkan Selabenda (Bogor) dengan Serpong melalui Parung, melintasi sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor dan Tangerang.
Baca Juga : Menteri Brian Dorong Perguruan Tinggi Aktif Lakukan Riset Terapan Berbasis Industri
Rencananya, akan ada lima interchange dan dua junction yang dibangun di sepanjang rute. Jalan tol dirancang untuk kecepatan 100 km/jam dengan lebar lajur 3,6 meter. Pada tahap awal, tol akan dibangun dengan konfigurasi 2×2 lajur dan dikembangkan menjadi 2×3 lajur pada tahap akhir.
Proyek ini akan menggunakan skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU) dengan metode build-operate-transfer. Wilan menambahkan, pengadaan lahan dijadwalkan dimulai pada Oktober 2026.
