Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah mulai membuka peluang perubahan skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu opsi yang kini tengah dikaji adalah pemanfaatan kantin sekolah sebagai bagian dari mekanisme penyaluran program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh alternatif pelaksanaan MBG dikaji secara komprehensif sebelum pemerintah mengambil keputusan. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan mampu menjangkau sasaran secara optimal.
“Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh,” ujar Agustina kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Agustina menjelaskan, hingga saat ini pelaksanaan Program MBG masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 yang menetapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana utama program penyediaan makanan bergizi bagi para penerima manfaat.
Meski demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme yang telah berjalan apabila hasil kajian menunjukkan adanya skema yang lebih efektif, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas layanan.
Menurut Agustina, Presiden Prabowo menekankan bahwa setiap usulan perubahan kebijakan harus didasarkan pada kajian yang matang, disertai landasan yang jelas dan pertimbangan yang komprehensif. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan kembali dilaporkan kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Kembali lagi, beliau meminta setiap pilihan kebijakan dikaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan,” katanya.
Saat ditanya apakah pemanfaatan kantin sekolah menjadi salah satu alternatif yang sedang dipertimbangkan, Agustina membenarkan bahwa opsi tersebut memang masuk dalam proses pembahasan.
“Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji,” ujarnya.
Ia menegaskan, kajian tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program MBG yang telah berjalan. Pemerintah ingin memastikan setiap perubahan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik sekaligus mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi.
Selain Badan Gizi Nasional, proses evaluasi juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi lintas instansi dinilai penting untuk mengidentifikasi berbagai aspek teknis, mulai dari kesiapan infrastruktur sekolah, sistem distribusi, standar keamanan pangan, hingga pengawasan kualitas gizi makanan yang disajikan.
Pemanfaatan kantin sekolah dinilai berpotensi menjadi alternatif yang mampu mempercepat distribusi makanan kepada siswa karena memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di lingkungan pendidikan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait perubahan skema tersebut.
Seluruh opsi yang tengah dibahas masih berada pada tahap kajian dan akan diputuskan setelah melalui evaluasi menyeluruh sesuai arahan Presiden. Pemerintah berharap mekanisme yang nantinya dipilih dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh layanan gizi yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.
