Nusawarta.id, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menyerukan pemerintah untuk segera meningkatkan keamanan bandara perintis, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), menyusul insiden penembakan terhadap dua pilot maskapai PT Smart Cakrawala Aviation (Smart Air) di Papua Selatan
Insiden itu terjadi beberapa hari lalu di Bandara Korowai Batu, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel. Kedua pilot menjadi korban penembakan oleh kelompok bersenjata, yang kini tengah ditangani aparat keamanan setempat.
Danang menegaskan, konektivitas udara merupakan urat nadi kehidupan masyarakat di wilayah terluar Indonesia.
“Keselamatan pilot dan kru penerbangan adalah harga mati yang harus dijamin negara. Kami meminta pemerintah menjamin keamanan bandara perintis agar distribusi logistik dan pergerakan manusia di daerah 3T tidak terhenti akibat teror,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (14/2/2026).
Baca Juga : Anggota DPR RI Soroti Rencana Pengalihan Layanan Kesehatan Haji ke Kemenhaj
Selain itu, anggota DPR asal Fraksi [belum disebutkan] ini menekankan perlunya respon cepat untuk memulihkan situasi keamanan pasca-insiden. Menurutnya, ancaman keamanan yang berlarut-larut berpotensi membuat maskapai enggan beroperasi di wilayah rawan. Dampaknya, masyarakat pedalaman bisa semakin terisolasi, sementara harga kebutuhan pokok melonjak akibat terganggunya pasokan logistik.
“Kami meminta penempatan personel keamanan yang memadai di objek vital transportasi udara perintis. Kami berkomitmen memperjuangkan perlindungan bagi para pahlawan transportasi yang bertaruh nyawa demi merajut konektivitas Nusantara,” tambah Danang.
Sementara itu, PT Smart Cakrawala Aviation telah menghentikan sementara penerbangan ke wilayah rawan di Papua pasca-insiden yang menewaskan dua pilot dengan nomor pesawat PK-SNR. Direktur Utama perusahaan, Pongky Majaya, menilai kejadian tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan mengancam keselamatan awak pesawat.
“Demi keamanan dan sesuai imbauan aparat, kami sementara ini menghentikan seluruh penerbangan ke daerah yang saat ini penjagaan bandara-bandaranya belum memadai. Kami hentikan dulu sementara,” ujar Pongky.
Baca Juga : Anggota Komisi III DPR RI Dorong Percepatan Infrastruktur Sanksi Pidana Sosial di Daerah
Langkah ini menegaskan risiko tinggi yang dihadapi maskapai dan awak pesawat di wilayah perbatasan, sekaligus menimbulkan perhatian serius terkait keamanan transportasi udara perintis di Papua. Pemerintah diharapkan segera merumuskan strategi pengamanan yang lebih efektif untuk memastikan keselamatan kru dan kelancaran konektivitas udara di wilayah 3T.
